Pendidikan GOTAG
Rivanlee Anandar
Berita
-
Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, KontraS: Idealnya Diikuti Komitmen Pemulihan dan Rasa Keadilan
Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan hal tersebut perlu diikuti komitmen pemulihan dan rasa keadilan bagi korban.
-
KontraS Kecewa Sidang Kasus Mutilasi Warga Nduga Papua Tidak Sesuai Permintaan Keluarga Korban
Keluarga korban ingin persidangan bermekanisme koneksitas atau persidangan atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama militer dan orang umum
-
RKUHP Diketok, KontraS Takjub Pembentuk UU Sarankan JR Ke MK di Tengah Sejumlah Persoalan Etik
Ia heran mengapa para pembentuk undang-undang tersebut masih bisa berpikir optimistis atas kinerja MK di tengah adanya sejumlah persoalan etik
-
KontraS Minta 4 Oknum Anggota Polres Halmahera Utara Ditindak Karena Diduga Menyiksa Mahasiswa
Diduga dipicu karena kritik korban terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam proses pengamanan aksi massa terkait kenaikan harga BBM.
-
KontraS Duga Terjadi Penyiksaan dalam Kasus Mutilasi di Mimika, Ada Bagian Tubuh Belum Ditemukan
KontraS menduga terjadi penyiksaan dalam kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua.
-
Gagasan Luhut TNI Bisa Bertugas di Kementerian/Lembaga Ramai-ramai Dikritik: Seperti Orde Baru
Luhut Binsar Pandjaitan usulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian/lembaga, dikritik semangat orde baru
-
Sederet Kejanggalan dan Jawaban Polri Terkait Kasus Kematian Brigadir J di Rumah Irjen Ferdy Sambo
Kontras mengungkap tujuh kejanggalan terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Kronologis hingga CCTV rusak menjadi sorotan.
-
Beda Keterangan Mabes Polri dan Keluarga Jadi Sorotan, Ini Catatan Kontras Soal Tewasnya Brigadir J
Wakil Kontras Rivanlee Anandar membeberkan setumpuk kejanggalan terkait kasus kasus baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo
-
KontraS Nilai Pengesahan 3 UU Daerah Otonomi Baru Papua Bentuk Pemaksaan Kehendak Pemerintah
KontraS turut menyoroti keputusan DPR RI bersama pemerintah yang mengesahkan tiga Undang-Undang daerah otonomi baru (DOB) Papua.
-
KontraS dan ICW Desak Mendagri Batalkan Penempatan Anggota TNI-Polri Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan ICW mendesak sejumlah hal terkait pengangkatan perwira TNI dan Polri aktif
