TAG
Sukamta
Berita
-
Statuta UI Diubah, Politikus PKS Sebut Pemerintah Makin Tidak Peka Etika Hukum
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai perubahan statuta UI menunjukkan sinyalemen pemerintah semakin tidak peka etika hukum.
-
Fraksi PKS Nilai Sulit Atasi Covid-19 Jika Presiden Sering Bimbang
PKS nilai berkali-kali pemerintah mengalami kebimbangan sehingga kebijakan mengatasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.
-
PKS Kritik Pernyataan Muhadjir yang Gunakan Istilah Darurat Militer untuk Penanganan Covid-19
Pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.
-
Politikus PKS Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Oksigen di RS Sardjito
Anggota DPR RI Fraksi PKS asal DIY, Sukamta menyatakan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 63 pasien di RS Sardjito.
-
Waspadai Varian Lambda, PPKM Darurat Harus Disertai Pengetatan Akses Masuk ke Indonesia
Varian Lambda sendiri diketahui telah menyebar di 29 negara, terutama di wilayah Amerika Latin.
-
Legislator PKS Minta Pemerintah Maksimalkan Faskes untuk Capai 2 Juta Vaksinasi Per Hari
Namun dalam pelaksanaan vaksinasi ini, kata Sukamta, peran klinik pratama yang berjumlah 8.000 lebih, ternyata justru belum dioptimalkan.
-
Junta Milter Myanmar Bakar Desa, Komisi I DPR RI: Kebijakan ASEAN Harus Lebih Keras
ASEAN harus segera mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar yang terus melakulan tindakan kekerasan
-
Politisi PKS Nilai Pemerintah Minim Inovasi Mencari Sumber Pembiayaan Negara
Pemerintah harus evaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang, berbagai kebijakan kenaikan pajak naik sementara pertumbuhan ekonomi negatif
-
Legislator PKS: KSAD Andika Perkasa Punya Nilai Plus Jadi Calon Panglima TNI
Sukamta menilai, semua Kepala Staf di TNI memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon Panglima TNI.
-
Sejumlah Parpol Tolak Wacana PPN Sembako, PKS Anggap Pemerintah Makin Ngawur, PSI Nilai Kurang Bijak
Sejumlah partai politik menolak wacana pajak sembako, PKS anggap pemerintah semakin ngawur PSI nilai wacana tersebut kurang bijak
-
Fraksi PKS : Rencana PPN Sembako dan Jasa Sekolah, Pemerintah Makin Ngawur
Sukamta menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara
-
Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Anggota Komisi I: Alarm Bagi Indonesia!
Dugaan kebocoran data pribadi kembali terulang. Kali ini diduga menimpa 279 juta data peserta BPJS Kesehatan.
-
Kondisi Palestina Makin Genting, Fraksi PKS Minta Pemerintah Terjunkan Pasukan Perdamaian
Kondisi Palestina setelah bentrokan di Kompleks Masjid Al-Aqsa semakin genting setelah Israel melalukan pengeboman serangan udara di wilayah Jalur Gaz
-
Kapal Perang China Merapat ke Perairan Indonesia, Komisi I DPR Minta Pemerintah Waspada
Sukamta memamparkan beberapa kejadian relevan terkait keamanan dan data laut Indonesia sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan dalam situasi apapun.
-
Komisi I DPR Sambut Positif Sikap Menhan Prabowo Dorong Sosok Mafia Alutsista 'Mister M' Dibuka
Anggota Komisi I DPR RI menyambut positif sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendorong agar pengamat militer Connie Rahakundini membuka so
-
Legislator PKS: Korban Terus Berjatuhan, Akibat Pemerintah Tidak Serius Atasi Masalah Papua
Legislator PKS : Korban Terus Berjatuhan, Akibat Pemerintah Tidak Serius Atasi Masalah Papua
-
Lewat KTT ASEAN, Politikus PKS Berharap Demokrasi di Myanmar Segera Dipulihkan, Kekerasan Dihentikan
Sukamta berharap KTT ASEAN dapat bersikap secara tegas dengan menghasilkan keputusan yang dapat mencegah kondisi Myanmar semakin buruk.
-
Anggota Komisi I Ajak Masyarakat Berdoa untuk Keselamatan Awak KRI Nanggala 402
Komisi I DPR ajak masyarakat berdoa untuk keselamatan awak KRI Nanggala 402 yang dikabarkan hilang di laut utara Bali.
-
Pemimpin ASEAN Harus Melakukan Tindakan untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Myanmar
Situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.
-
Legislator PKS: Konsep Bela Negara Harus Utuh dan Matang
Artinya, UU PSDN yang sudah diahas dan disahkan oleh DPR pada akhir 2019 lalu bisa diimplementasikan.
