TAG
Tribunners
Wali Kota Medan Terjerat OTT KPK, Diduga Minta Setoran demi Tutupi Biaya Perjalanan ke Jepang
Pada 6 Februari 2019, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melantik Isa Anyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.
Tribunners, merupakan kanal yang disediakan oleh Tribunnews.com untuk pembaca yang hendak mengirimkan karya jurnalistik, surat pembaca, tips, dan informasi.
Berita
-
Menteri Hingga Staf Khusus Diminta Segera Lapor LHKPN ke KPK
"Jadi mereka butuh waktu, kalau saya sudah karena setiap tahun sebagai komisaris BUMN (diminta perbarui) dan tidak ada masalah," katanya.
-
BNN Sinyalir Ada Peningkatan Penyelundupan Narkoba ke Wilayah Calon Ibu Kota Baru
Ia menjelaskan penyelundupan narkoba melalui laut saat ini yang terbanyak masih melalui pantai timur Sumatera
-
Kopi, Ulos, Musik Tradisional dan Fashion Show di Festival Kopi Sidikalang
Pengunjung yang datang melebihi perkiraan. Sebagian berdiri di bagian samping panggung. Dan ada juga yang duduk di lokasi yang memungkinkan
-
Soal Ari Askhara, Kementerian BUMN Tunggu RUPS
Hal ini lantaran PT Garuda merupakan perusahaan terbuka (Tbk) yang keputusan akhirnya berada di tangan pemegang saham.
-
Eco Fashion Week Indonesia Kembali Digelar
"Eco Fashion Week sudah masuk tahun kedua. Kalau tahun lalu hanya ada dua kabupaten, yaitu Ternate dan Pulau Dao. Tahun ini akan ada empat lagi."
-
Berbagai Produk Buatan Pelajar Tampil di Final Jakbee Bussines Proposal Provinsi
Bahkan mereka pun membawa contoh dari produk-produk yang mereka buat untuk diperlihatkan kepada para dewan juri.
-
Bawaslu Harap Kewenangannya Diperluas
Ketua Bawaslu RI Abhan ingin ada penguatan kewenangan penjatuhan sanksi pelanggaran administratif dibanding sanksi pidana di Pemilu ke depan.
-
Posisi Kinerja Tertinggi, PDAM TKR Kembali Toreh Prestasi Gemilang
Prestasi tersebut sekaligus sebagai kado istimewa dari PDAM TKR hari jadi Kabupaten Tangerang ke-76 tahun 2019 yang akan dirayakan Desember ini.
-
Dicopot dari Dirut TVRI, Helmy Yahya: Dewan Pengawas Cacat Hukum
Dalam surat tersebut menyatakan jika posisi Helmy kini diisi Supriyono yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik Lembaga Penyiaran TVRI.
-
Efektifkah Pembatasan Rokok Elektrik dalam Mengurangi Jumlah Perokok?
Kasus penyakit paru-paru terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam vape telah menyebabkan kekhawatiran luas tentang vape di AS.
-
Bigo Membawa Realitas Daring ke Panggung Luring
Boron Zhang mengatakan, selama masa kemitraan tersebut, pihaknya menampilkan dua penyiar terpopuler mereka, yakni Resty dan Anggy
-
TunaiKita Kenalkan InklusiBaik untuk Indonesia di Surabaya
Fintech Exhibition Surabaya 2019 menargetkan sepuluh ribu pengunjung untuk lebih mengenal manfaat dan peluang dari produk-produk
-
Perjalanan RUU PKS Menunggu Kepastian RUU KUHP
Yandri Susanto memastikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan masuk program legislasi nasional
-
GP Ansor : Pengusul Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Mau Mempermalukan Jokowi
Yaqut Cholil Qoumas menyebut pengusul penambahan jabatan presiden hingga 3 kali periode, ingin mempermalukan presiden.
-
Eks Menag Lukman Tak Tahu Kode B1 Terkait Suap Jabatan
Jaksa mengonfirmasi kode B1 kepada mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin.
-
Pengamat Politik LIPI: Pelanggaran HAM Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Siti Zuhro meminta agar kasus pelanggaran HAM tidak lagi dijadikan komoditas politik setiap gelaran pemilu.
-
Pengamat: Maju di Pilkada, Menantu Jokowi harus Melalui Proses yang Objektif
Ia mengatakan hak menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju sebagai Calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.
-
Dirjen HAM Pastikan Kelemahan-Kelemahan dalam RUU KKR Sebelumnya Dievaluasi
Selain itu ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas rancangan Undang-Undang KKR tersebut dengan sejumlah pihak.
-
Putri Gus Dur Nilai Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Bukan Sekadar Soal Cara
Menurutnya, hal-hal yang belum terungkap tersebut merupakan ganjalan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
-
PKS: Ketidakjelasan Status UFPRS Bikin Lambat Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Rupiah
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta soroti lambannya proses penetapan penghuni rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.
