TAG
UU Cipta Kerja
Berita
Foto (242)
-
Pidato di HUT Golkar, Airlangga: UU Cipta Kerja Sebuah Terobosan Historis dan Tanpa Paksaan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja adalah sebuah terobosan historis.
-
Jokowi Beberkan Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi
Jokowi menyebut, langkah pemerintah menginisiasi RUU Cipta Kerja itu dilandasi rumitnya aturan dan birokrasi bagi pelaku UMKM
-
PKS Ungkap Ada Hal Substantif yang Berubah pada UU Cipta Kerja Setebal 1.187 Halaman
Perlu diketahui bahwa dibandingkan UU Eksisting, pengubahan pasal ini memperlihatkan bahwa angka keterbangunan perumahan sebesar 20 persen
-
Tripartit Nasional Diberi Waktu 3 Bulan untuk Bahas RPP UU Cipta Kerja
Keempat RPP yakni RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan
-
Tak Hanya Demo Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Siapkan Demo Tuntut Kenaikan UMP di DPR
Said mengatakan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP itu akan dilakukan atau dipusatkan di depan gedung MPR/DPR
-
Presiden KSPI Said Iqbal Sebut DPR Memalukan karena Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Kembali Berubah
Said Iqbal menilai perubahan tersebut adalah bukti bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru.
-
KSPI dan Serikat Buruh Lain Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja
Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan berlangsung damai.
-
Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Kata Mantan Ketua MK
Menurut Jimly, secara substansial mutlak tidak boleh ada perubahan saat UU tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah.
-
KSPI: Jumlah Halaman Berubah Lagi, DPR Sangat Memalukan Seperti Main Sinetron Kejar Tayang
Said menilai perubahan halaman tersebut bukti bahwa pembahasan UU Cipta Kerja terburu-buru.
-
Jika Presiden Tandatangani UU Cipta Kerja, KSPI Siap Gelar Demo Berskala Nasional 1 November
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan demo awalnya direncanakan akan digelar tanggal 28 Oktober.
-
Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Tidak Hilangkan Peran Pemerintah Daerah
Omnibus law UU Ciptaker dinilai lahir sebagai jawaban pemerintah mengatasi rumitnya proses perizinan hingga masih adanya praktik jual beli perizinan
-
Omnibus Law Buat Desentralisasi Politik Jadi Terkendali di Era Presiden Joko Widodo
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah disahkan dinilai sebagai politik desentralisasi atau otonomi daerah yang terkendali di era Presiden Joko Widodo
-
Istana dan Baleg DPR Satu Suara, Direktur PUSaKO : Menambah Kecacatan Pembentukan UU Cipta Kerja
Jubir Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti mengakui ada penghapusan pasal di UU Cipta Kerja, pasal tersebut dihapus karena kembali ke UU lama soal Migas
-
FGD Nasdem Bahas UU Cipta Kerja: Riset dan Inovasi Tidak Bisa Dipisahkan dari Kemajuan Bangsa
Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis yang selama ini belum mampu kita
-
Fraksi PKS: Presiden Layak Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja
Anggota Badan Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan Presiden Jokowi layak terbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja karena gonta-ganti naskah
-
Wagub DKI : Belum Ada Lonjakan Covid-19 Akibat Demo UU Cipta Kerja
Pemprov DKI sebut belum ada lonjakan Covid-19 imbas demo UU Cipta Kerja di ibu kota, Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengklaim justru terjadi penurunan.
-
Politikus PKS: Niat Omnibus Law Baik, Tetapi Cara Pembuatannya Tidak Baik
Anggota DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik pula.
-
Mardani Sebut UU Cipta Kerja adalah Kado Pahit untuk Masyarakat di Tengah Pandemi
Mardani Ali Sera menyebut hadirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan kado pahit bagi masyarakat di tengah pandemi
-
UU Cipta Kerja Menata Ulang Kewenangan Daerah Bukan Menghapusnya
Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan system Omnubus Law yakni untuk menarik investasi
-
Pihak Istana Jelaskan Soal Pasal yang Dihapus dalam Naskah UU Cipta Kerja, Sebut Tak Ubah Substansi
Pasal tersebut mulanya terdapat dalam draf UU Cipta Kerja setebal 812 halaman. Diketahui, draf sudah diserahkan DPR ke Istana.
