TAG
UU Cipta Kerja
Berita
Foto (325)
-
Istana Janji Tindaklanjuti Petisi KSPSI hingga Bahas dengan Menaker dan Menko Perekonomian
Kepala Sekretriat Presiden Heru Budihartono mengatakan akan menindaklanjuti petisi atau tuntutan yang dibawa Konferedrasi Serikat Pekerja Seluruh Indo
-
Dukung Kemudahaan Izin Berusaha oleh Pemerintah, Perusahaan Ini Kenalkan Konsep Satu Pintu
PT Lima Sekawan (Hive Five) memperkenalkan konsep satu pintu untuk untuk perizinan kebutuhan usaha.
-
Anwar Budiman: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja Tunduk pada UU Cipta Kerja
Menurut Anwar masih banyak HRD (human resources department) di perusahaan-perusahaan dan pekerja yang belum memahami UU Ketenagkerjaan
-
Ditjen Pajak Lakukan Sosialisasi Lanjutan UU Cipta Kerja di Kota Pahlawan
Adapun meaningfull participation atau partisipasi yang bermakna di atas adalah istilah yang mencuat dari putusan uji formil UU Ciptaker.
-
Mahasiswa Turut Andil Dalam Aksi Demo Sejuta Buruh di Kawasan DPR/MPR
Ribuan mahasiswa turut andil dalam aksi demo sejuta buruh yang berlangsung di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).
-
Buruh Turun ke Jalan, Ferry Juliantono: Kami Dukung Agar Pemerintah Segera Mencabut UU Cipta Kerja
Syarikat Islam mendukung aksi sejuta buruh agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja yang banyak merugikan kaum buruh
-
Polemik RKUHP, Menteri Yasonna: Prioritas Kami Revisi UU Cipta Kerja
Yasonna menegaskan pihaknya akan membereskan soal RKUHP setelah pembahasan revisi UU Cipta Kerja selesai.
-
Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan
Pemerintah menghormati dan mentaati uji formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
-
Tindak Lanjut UU Cipta Kerja, Kemendagri Ingatkan Pemda Segera Terbitkan Perda
Kemendagri mengingatkan soal pentingnya iklim investasi di daerah. Pemda diminta segera menetapkan Perda sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11.
-
Minta Banding UMP 2022, Hari Ini Buruh Konvoi Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan dan PTUN DKI
Pimpinan DPRD DKI dukung upaya buruh geruduk kantor Anies Baswedan, minta segera banding atas putusan PTUN soal Upah Minimum Provinsi 2022.
-
Airlangga: Manfaatkan Kemudahan Pendirian Koperasi Melalui UU Cipta Kerja
Airlangga Hartarto menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi.
-
Aliansi Sejuta Buruh Mau Batalkan Aksi Turun ke Jalan, Syaratnya UU Omnibus Law Harus Dicabut
Aliansi Aksi Sejuta Buruh siap membuka dialog dengan pemerintah dan DPR, asal Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut lebih dulu.
-
Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja, Aliansi Buruh Siap Gelar Aksi
Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.
-
Alasan Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK Karena Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembentukan
Kuasa Hukum Partai Buruh, Muhammad Imam Nassef mengatakan, pembentukan UU PPP tak pernah melibatkan buruh.
-
Merasa Dirugikan, Partai Buruh Resmi Ajukan Judicial Review UU PPP ke MK
Partai Buruh resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Presiden KSPSI Minta Wamenaker Baru Segera Pelajari Masalah Para Buruh
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyebut, Wamenaker baru, Afriansyah Noor memiliki tugas berat dan diharuskan untuk segera pelajari masalah buruh.
-
Ancam Mogok Kerja Jika DPR Tak Cabut RUU PPP, Said Iqbal: 5 Juta Buruh Akan Terlibat Aksi Ini
Presiden Partai Buruh ini mengatakan akan ada 15 ribu pabrik dan lima juta buruh yang akan mogok kerja jika RUU PPP tidak segera dicabut.
-
PPNS Diminta Perlu Cermati Perda yang Menjadi Kewenangannya
Menurut Halilul, pencermatan terhadap ketentuan perda harus meliputi asas pengaturan, dasar pengaturan, dan filosofi hukum yang termuat dalam perda.
-
50 Ribu Lebih Buruh Akan Tolak UU Cipta Kerja, Tuntut Status Driver Ojol, Hingga Pemilu Tepat Waktu
Sebanyak 50 ribu lebih buruh yang terdiri dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan menggelar
-
Aksi May Day Bakal Digelar 12 Mei, KSPSI Tuntut Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari Omnibus Law
KSPSI menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk mengubah aksi May Day yang biasanya digelar pada 1 Mei menjadi 12 Mei.
