TAG
UU Cipta Kerja
Berita
Foto (325)
-
Kemenhub Prediksi Banyak Maskapai Penerbangan Baru Usai Pandemi
Bila dahulu perlu memiliki 10 pesawat untuk bisa membuat maskapai, dengan beleid baru tersebut hanya perlu tiga pesawat.
-
Aturan Dipermudah, Maskapai Baru Diperkirakan Bermunculan Usai Pandemi
Hal itu lantaran didukung adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah syarat pembuatan maskapai.
-
Webinar UP: UU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Geliatkan Ekonomi Desa Lewat BUMDes
UU ini sangat diperlukan untuk mendorong geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini diharapkan sebagai pendorong roda ekonomi desa.
-
Pengamat Politik: Oposisi Pemerintah Harus Kuat Karena Cenderung Bakal Dikerjai
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menegaskan Indonesia butuh pihak oposisi yang kuat.
-
Perlinsos-UU Cipta Kerja Bukti Reformasi Struktural Berjalan Selama Pandemi
Edy Priyono memaparkan ada beberapa agenda reformasi struktural perekonomian yang telah berjalandi antaranya reformasi perlindungan sosial (Perlinsos)
-
Hari Ini, Ribuan Buruh Aksi Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI: Serentak di 1.000 Pabrik
KSPI akan melakukan aksi serentak di 1.000 pabrik untuk mengawal sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja.
-
Kemendagri Terus Bangun Pemahaman Daerah soal UU Cipta Kerja
Kemendagri terus berupaya membangun pemahaman pemerintah daerah tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.
-
Saran Ombudsman RI Agar Produk Hukum Daerah Sejalan dengan UU Cipta Kerja
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait terbitnya UU Cipta Kerja.
-
Ombudsman RI Dukung Sistem OSS Guna Sukseskan Implementasi UU Cipta Kerja
Ombudsman Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan investasi di Indonesia.
-
Kominfo Siap Lakukan Migrasi Siaran Televisi Digital Lewat Analog Switch Off
Secara keseluruhan ditargetkan siaran televisi bisa digelar secara nasional pada 2 November 2022
-
PSHK: DPR Terkesan Mengiyakan Apa Saja Kemauan Presiden Dalam Proses Pembentukan UU Selama Pandemi
Peneliti PSHK Nabila mengatakan proses legislasi yang berjalan akhir-akhir ini, menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dibandingkan legislatif.
-
Kemenkop dan UKM Gandeng KPPU Awasi Persaingan Sehat antara Usaha Mikro dan Usaha Besar
ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli (narasumber), koordinasi dan advokasi
-
KLHK Sebut UU Cipta Kerja Dukung Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca
KLHK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja dapat didayagunakan untuk memperkuat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
-
Rasio Kewirausahaan Indonesia 3,47 Persen, Masih Kecil dan Setara Vietnam
UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, yang dimana sebanyak 64,2 juta UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB, investasi, dan ekspor
-
Menteri Investasi Komitmen Perbaiki Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia
Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya berkomitmen memperbaiki indikator kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.
-
UU Cipta Kerja Jadi Senjata Pemerintah Tarik Investasi Masuk ke Indonesia
Presiden Joko Widodo mengatakan, UU Cipta Kerja dimunculkan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia
-
Pemerintah Dorong Sektor Industri Maksimalkan Teknologi Jaringan 5G
Persiapan kedua untuk 5G adalah regulasi, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mendorong network sharing
-
Bebas Biaya, Wapres Ma'ruf Imbau Pelaku UMK Segera Urus Sertifikasi Halal
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kepada seluruh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengurus sertifikasi halal.
-
Kementerian PUPR Klaim UU Cipta Kerja Berdampak Positif, Majukan Sektor Jasa Konstruksi
UU Cipta Kerja dapat mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru
-
Andi Widjajanto Meragukan PT TMI Bisa Memonopoli Pengadaan Alutsista Rp 1,760 Triliun
Andi mengingatkan, swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin menteri pertahanan dan wajib ada alih teknologi.
