TAG
WNI
Berita
-
Kemlu RI: WNI Tanpa Dokumen Rentan Jadi Korban TPPO
(WNI) yang bekerja diluar negeri tanpa memiliki kelengkapan dokumen resmi (undocumented) diasumsikan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan
-
Aniaya dan Injak Kaki Bayi Majikannya, WNI Dihukum 9 Bulan Penjara di Singapura
Di pengadilan terungkap Suliana mulai bekerja untuk keluarga majikannya pada Oktober 2018. Tugasnya termasuk mengurus keempat anak majikannya.
-
Menlu Retno: Tercatat 44 WNI Jadi Korban Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf Sejak 2016
Retno Marsudi menyerahterimakan 4 ABK WNI sandera Abu Sayyaf Group (ASG) kepada keluarga di kantor Kemlu, Jakarta, Senin (5/4/2021).
-
TNI Bantu Selamatkan dan Pulangkan 4 WNI Korban Penculikan Abu Sayyaf, 3 Asal Wakatobi Sulteng
TNI membantu penyelamatan hingga pemulangan empat Warga Negara Indonesia (WNI) korban penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf (ASG).
-
KBRI Bantu Repatriasi 18 Jamaah Tabligh di India, Total 735 Telah Pulang ke Indonesia
KBRI New Delhi kembali membantu kepulangan 18 WNI yang merupakan Jamaah Tabligh dari India pada Selasa (23/03/2021) lalu.
-
Karena Pandemi, Kepulangan 4 WNI Korban Sandera Abu Sayyaf Masih Tunggu Jadwal
Kepulangan 4 warga negara Indonesia (WNI) korban sandera kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) ke tanah air masih menunggu jadwal.
-
Indonesia Bersiap Ratifikasi C188 untuk Lindungi ABK
Pelindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) yang berlaku bagi setiap WNI, termasuk bagi
-
Masyarakat Indonesia Donasikan Pembiayaan Pembangunan Masjid di Filipina
Masyarakat Indonesia di Davao City donasikan pembiayaan untuk pembangunan Masjid di Barangay Katubao, Kotamadya Kiamba, Provinsi Saranggani, Filipina,
-
Ini Alasan Pemerintah Terapkan 5 Hari Karantina Covid-19 Bagi WNI dan WNA yang Tiba di Indonesia
Pemerintah diketahui menyusun aturan bahwa setiap WNI atau WNA yang tiba harus mengikuti karantina selama 5 hari dengan dua kali Swab PCR.
-
201 WNI Dideportasi dari Malaysia dalam Dua Hari
201 warga negara Indonesia (WNI) atau pekerja migran bermasalah (PMI-B) dideportasi dari Malaysia dalam kurun waktu dua hari yakni tanggal 17-18 Febru
-
Malaysia Jaring 28 WNI Ilegal, Satu Diantaranya Baru Berusia Lima Tahun
28 WIN itu berusia antara lima dan 55 tahun dan diketahui tinggal di negara itu tanpa dokumen yang valid atau overstay.
-
Vaksinasi Pertama di Jepang 125 Orang, Menyusul di 100 Rumah Sakit Bagi 40.000 Tenaga Medis
Vaksinasi anti corona baru telah dilakukan kemarin (17/2/2021) di Jepang dan sebanyak 125 orang telah divaksinasi di delapan rumah sakit.
-
Cerita WNI Setelah Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 7,3: Sempat Rasakan Gempa Susulan
Seorang WNI yang tinggal di Ibaraki Ken sempat rasakan gempa susulan setelah gempa dengan kekuatan magnitudo 7,3 mengguncang Jepang Sabtu (13/2/2021).
-
Myanmar Makin Memanas, Kemlu Imbau WNI Tak Ikut Turut ke Jalan
Khususnya kepada WNI yang ada di Myanmar agar tidak turut berpartisipasi turun ke jalan bersama massa Myanmar lainnya.
-
Jokowi Titip Pekerja Migran Indonesia kepada PM Malaysia
Dalam pertemuan empat mata tersebut Presiden membicarakan sejumlah topik salah satunya masalah perlindungan WNI di Malaysia.
-
Kepala BNPT Catat 1.250 WNI Telah Berangkat ke Suriah dan Irak, Begini Nasib Mereka
Boy Rafli Amar mencatat 1.250 Warga Negara Indonesia (WNI) telah berangkat ke Irak dan Suriah untuk ikut melakukan kegiatan terorisme hingga tahun 202
-
Jokowi: Malaysia Mitra Dagang Penting Indonesia
Kunjungan Muhyiddin tersebut merupakan lawatan perdana pimpinan negara lain ke Indonesia di 2021.
-
Perludem Duga Bupati Terpilih Sabu Raijua Punya Dwi Kewarganegaraan Saat Mencalonkan Kepala Daerah
Berdasarkan data KTP, Orient lahir di Kota Kupang, dan berdomisili di Desa Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan lolos
-
PKS Minta Pemerintah Jamin Keselamatan hingga Pikirkan Opsi Pulangkan WNI
pemerintah harus memiliki kajian eskalasi konflik di Myanmar dan memikirkan opsi pemulangan para WNI.
-
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Myanmar
Dia meminta, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar.
