TAG
YLBHI
YLBHI: SKB 11 Menteri Berpotensi Langgar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Pihaknya hanya bisa menemukan UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaaan dan
Berita
Foto (7)
-
Profil Chandra Hamzah yang Bakal Isi Jabatan di BUMN, Pimpinan KPK di Masa 'Cicak vs Buaya'
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah bakal mengisi jabatan penting di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-
Tak Singgung Penegakan Hukum, YLBHI: Pidato Jokowi Cenderung Hilangkan Visi Negara
YLBHI menilai pidato presiden menempatkan manusia Indonesia tak lebih dari sumber daya, dan tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya.
-
YLBHI Jelaskan Bahayanya Jaksa Agung Diisi Orang dari Kalangan Partai Politik
Untuk itu, dia menyarankan agar seorang Jaksa Agung ditempati seorang jaksa karier
-
YLBHI: Penerbitan Perppu KPK Tidak Akan Runtuhkan Wibawa Presiden
Muhammad Isnur mengatakan penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan meruntuhkan kewibawaan Presiden Jokowi.
-
Kronologi Penangkapan Dandhy Laksono Versi YLBHI, Tamu Gedor-gedor Pagar Rumah di Tengah Malam
Aparat Polda Metro Jaya mengamankan Dandhy Dwi Laksono, jurnalis dan juga sutradara film Sexy Killers, di kediamannya
-
Najwa Shihab Sampai Kewalahan Tengahi Fahri Hamzah vs Ketua Umum YLBHI yang Ngotot soal KPK
Fahri Hamzah menuturkan bahwa sebuah lembaga negara tak boleh dijadikan sebagai alat perjuangan.
-
Fahri Hamzah Sebut KPK Tak Boleh Jadi Alat Perjuangan untuk Berantas Korupsi, Ketua YLBHI Bereaksi
Perdebatan sengit terjadi antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.
-
Pegiat Anti-Korupsi dan Praktisi Hukum Gelar Aksi Bertajuk #ReformasiDikorupsi
Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi turun ke jalan menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
-
YLBHI: Jokowi Tak Dengarkan Masukan Publik Soal Capim KPK
Sikap Jokowi tersebut merupakan bentuk melakukan pelemahan pemberantasan korupsi melalui pelemahan KPK dengan menunjuk pansel yang bermasalah
-
YLBHI: Penolakan Jokowi Terhadap Empat Poin Revisi UU KPK Tak Ada Artinya
Dia menjelaskan, revisi mengatur agar pegawai/pekerja di KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)
-
YLBHI: Revisi UU KPK Bentuk Pelemahan Fungsi KPK
Secara diam-diam revisi UU KPK dilakukan meskipun tidak masuk dalam daftar prioritas legislasi dan rencana pembahasan revisi UU KPK
-
YLBHI: Masih Ada Capim KPK yang Berpotensi Menghambat Upaya Pemberantasan Korupsi
Asfinawati, menilai masih ada capim KPK yang bermasalah pada daftar 10 nama Capim KPK yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo
-
ICJR dan YLBHI Nilai Alasan DPR Untuk Segera Sahkan RKUHP Tidak Masuk Akal
alasan DPR untuk segera mengesahkan RKHUP karena khawatir harus dibahas ulang oleh Anggota DPR RI periode berikutnya, tidak masuk akal.
-
Koalisi Kawal Capim KPK Menduga Tim Pansel Punya Konflik Kepentingan
Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK Asfinawati menyatakan, ada tiga nama Tim Pansel yang terafiliasi dengan institusi penegak hukum.
-
YLBHI Catat 33 Pelanggaran HAM Terhadap Mahasiswa Asal Papua
YLBHI dan LBH mencatat 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa asal Papua selama 2018-2019.
-
LBH-YLBHI: Pemerintah Harus Lakukan Penegakan Hukum, Upaya Minta Maaf Saja Tidak Cukup
YLBHI dan 16 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kantor se-Indonesia meminta pemerintah melakukan penegakan hukum
-
LBH Papua: Kehadiran Aparat Keamanan di Papua Belum Tentu Selesaikan Masalah
LBH Papua mengatakan keberadaan aparatur negara terutama aparat keamanan di Papua belum dapat menyelesaikan permasalahan.
-
Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tolak Capim KPK Dari Unsur Polri, Ini Alasannya
Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian.
-
YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan, Wiranto: Sudah Lewat, Kenapa Diperdebatkan?
Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Tim itu dibentuk untuk menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum pada pemilu serentak lalu.
