Tekan Ponsel Black Market, Proses Sertifikasi di Kominfo Kini Cuma Dua Hari

Rudiantara berharap kebijakan tersebut akan membuat ponsel baru bisa lebih cepat dipasarkan di Indonesia, tak lagi tersandung persoalan sertifikasi

Tekan Ponsel Black Market, Proses Sertifikasi di Kominfo Kini Cuma Dua Hari
TRIBUNNEWS.COM/APFIA
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui di Hotel Kempinski 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum bisa dipasarkan di Indonesia, ponsel harus lebih dulu memperoleh sertifikasi lolos uji Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telematika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Penerbitan sertifikasi ini biasanya bisa memakan waktu hingga dua bulan. Namun, belakangan Kemenkominfo berkomitmen mempersingkat prosesnya hingga hanya dua hari.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap kebijakan tersebut akan membuat ponsel baru bisa lebih cepat dipasarkan di Indonesia, tak lagi tersandung persoalan sertifikasi yang menyita waktu.

Hal ini dipandangnya sesuai dengan peranan baru Kemenkominfo terhadap industri komunikasi, yakni bukan hanya bertindak sebagai regulator, namun juga fasilitator dan akselerator pertumbuhan.

"Kalau smartphone baru meluncur tiap enam bulan sekali, maka sertifikasinya dulu sudah memakan sepertiga waktu itu. Ini dengan dua hari mudah-mudahan bisa lebih cepat masuk Indonesia," kata Rudiantara saat berbicara dalam acara Indonesia LTE Conference 2018 di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca: Rudiantara Bebaskan Operator Nyalakan Jaringan Internet Saat Hari Raya Nyepi

Proses sertifikasi bisa dipercepat lantaran vendor tak harus mengajukan perangkatnya untuk diuji di Kemenkominfo.

Vendor bisa menggunakan tes report dari pengujian sendiri, atau dari laboratorium lain yang terakreditasi, dengan disertai letter of undertaking.

Surat ini berfungsi sebagai pernyataan vendor yang bersangkutan bahwa perangkatnya telah memenuhi standar internasional.

Kemenkominfo beserta Kementerian Perdagangan berencana melakukan pengawasan ke lapangan untuk memastikan ketentuan dan pernyataan sertifikasi benar-benar diikuti oleh vendor yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran, vendor akan diberi sanksi.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved