Aturan Merger Operator Telekomunikasi Segera Terbit

Dalam waktu dekat Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerbitkan aturan mengenai merger dan akuisisi

Aturan Merger Operator Telekomunikasi Segera Terbit
Warta Kota/adhy kelana/kla
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM -- Dalam waktu dekat Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerbitkan aturan mengenai merger dan akuisisi (M&A) di industri telekomunikasi.

Ismail Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) mengakui hingga saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengatur mengenai M&A di industri telekomunikasi.

Lanjut Ismail, meski belum ada perundang-undangan yang spesifik namun dalam kenyataannya sudah banyak perusahaan telekomunikasi yang menjalankan M&A.

"Buktinya sudah beberapa kali terjadi konsolidasi seperti XL dengan Axis. Lalu Indosat dengan Satelindo. Jadi sebenarnya konsolidasi itu tanpa tambahan aturan sebenarnya sudah bisa jalan.

Namun yang menjadi masalah adalah mengenai frekuensi. Hingga saat ini belum ada aturan yang spesifik mengatur mengenai kepemilikan frekuensi hasil merger perusahaan telekomunikasi," terang Ismail.

Baca: Harapan Muzdalifah di Ulang Tahun Fadel Islami ke-26, Ingatkan sang Suami Berubah Setelah Menikah

Baca: Tiga Pendulang Emas yang Tertimbun Longsor di Area Pendulangan Sungai Durian Kotabaru Ditemukan

Baca: Resep Minuman Buka Puasa Enak, Segar dan Sederhana, Kamu Pasti Bisa Bikin Sendiri!

Ismail memastikan bahwa sebenarnya frekuensi itu bukan aset perseroan yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi. Dengan tegas Ismail yang merangkap sebagai ketua BRTI ini mengatakan, frekuensi adalah sumber daya terbatas yang merupakan milik negara.

Operator telekomunikasi hanya memiliki hak pengguna frekuensi.

"Kita akan membuat regulasi yang mengatur perhitungan mengenai berapa besar alokasi frekuensi yang layak bagi perusahaan telekomunikasi hasil M&A. Kita juga tak bisa mengubah filosofi yang ada di UU bahwa frekuensi bisa langsung ditransfer kepada perusahaan hasil M&A.

Jika itu sampai terjadi maka akan melanggar peraturan perundangan yang ada. Karena frekuensi adalah milik negara bukan perusahaan. Jadi aturan yang baru nanti kita dipastikan tak akan merubah filosofi awal tentang kepemilikan frekuensi," papar Ismail di depan Talkshow dan Seminar dengan tajuk:”Konsolidasi Jurus Pamungkas Sehatkan Industri Telekomunikasi?”

Dalam penjelasan PP 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit disebutkan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya.

Halaman
123
Penulis: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved