Bukan Cuma Perangi Ponsel Black Market, Kontrol IMEI demi Jaga Persaingan Sehat

Targetnya, peraturan tiga kementerian ini akan ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2019.

Bukan Cuma Perangi Ponsel Black Market, Kontrol IMEI demi Jaga Persaingan Sehat
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Berbagai produk telekomunikasi cellular dan pendukungnya dipamerkan pada pameran tahunan Indonesia Cellular Show (ICS) di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015). Pameran yang diselenggarakan hingga Minggu (14/6/2015) mendatang di Plenary Hall dan Main Lobby JCC ini menggandeng 20 exhibitor yang terdiri dari 4 operator telekomunikasi, 10 vendor seluler, serta 6 perusahaan pendukung dan aksesori. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan sedang memfinalisasi penyusunan peraturan untuk mendukung program penerapan validasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI).

Targetnya, peraturan tiga kementerian ini akan ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2019.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto menjelaskan, momentum di tanggal 17 Agustus 2019 adalah sebagai milestone penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi Pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market.

Menurut Janu, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri.

Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017.

Baca: Pemerintah akan Blokir Ponsel Black Market di Indonesia

“Jadi, bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Minggu (7/7).

Kontrol IMEI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel black market dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah.

“Dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, dibutuhkan regulasi sebagai payung pengelolaan data IMEI. Pemerintah secara cermat akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) agar bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator,” jelasnya.

Janu menambahkan, sistem kontrol IMEI akan memproses database IMEI yang didapatkan dari berbagai pemangku kepentingan.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved