Bos Samsung Singgung Kebijakan TKDN untuk iPhone di Indonesia Tak Adil

Pemerintah harus konsisten menetapkan aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk menjaga kondisi industri telekomunikasi di Indonesia.

Bos Samsung Singgung Kebijakan TKDN untuk iPhone di Indonesia Tak Adil
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Petugas menunjukkan barang bukti pelaku usaha jasa titipan (jastip) berupa puluhan handphone iPhone 11 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (10/10/2019). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda menertibkan pelaku usaha jasa titipan (jastip) dan menyita 40 box iPhone, 90 botol MMEA, dan 84 unit iPhone 11 yang belum dipasarkan di Indonesia yang berasal dari lima kasus penindakan dalam jangka waktu dua minggu. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM - Vice President Samsung Indonesia yang juga petinggi Asosiasi Pengusaha Seluler Indonesia (APSI), Kang-Hyun Lee berharap pemerintah di kabinet berikutnya dapat kembali mempertimbangkan regulasi terkait ponsel di Indonesia, khususnya TKDN.

Menurut pria yang akrab disapa "Pak Haji" ini pemerintah harus konsisten menetapkan aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk menjaga kondisi industri telekomunikasi di Indonesia.

Saat ditemui dalam acara penandatanganan Peraturan Menteri terkait regulasi pemblokiran ponsel black market di gedung Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10/2019).

Lee menyinggung penetapan regulasi TKDN untuk Apple, sang pabrikan iPhone.

 "Jadi ini juga harusnya dipertimbangkan. Mereka (Apple) belum ada investment. Mereka katanya hanya ada investasi untuk riset dan pengembangan, tapi ternyata kelihatannya tidak jalan," ungkap Lee.

Lee merasa hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan untuk para pemain lain di industri telekomunikasi yang sudah berusaha memenuhi TKDN sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia.

Baca: Rampok iPhone Milik PSK, Pria Malaysia Dihukum Cambuk 12 Kali

"Ini memang tidak adil kan, jadi perlu dipertimbangkan lagi. Harusnya adil jadi tolong dipertimbangkan," ujar Lee.

Pemerintah mulai menetapkan persyaratan TKDN sebesar minimal 30 persen pada Januari 2017. Ponsel-ponsel 4G mesti memenuhi syarat ini sebelum bisa dipasarkan di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016, Ada beberapa jalur yang bisa ditempuh untuk memberikan kandungan lokal pada perangkat.

Skema pertama menitikberatkan perangkat keras (hardware) seperti manufaktur ponsel di pabrik lokal di Indonesia. Skema kedua lebih mengarah ke software dengan menggandeng developer aplikasi lokal.

Lalu, skema ketiga -yang dipilih Apple dan dipersoalkan Samsung- adalah dengan memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan realisasi bertahap.

Berdasar asas kepercayaan, pemerintah pada 2017 lalu memutuskan untuk memberikan sertifikat lolos TKDN untuk Apple kendati belum merealisasikan komitmen investasinya. Apple memiliki tenggat waktu 3 tahun untuk mewujudkan hal tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bos Samsung Sebut TKDN untuk Apple di Indonesia Tidak Adil"

Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved