Soal Kejar Pajak Netflix, Anggota Komisi I DPR: Gak Usah Susah-susah, Tiru Saja Singapura

Soal Kejar Pajak Netflix, Anggota Komisi I DPR: Gak Usah Susah-susah, Tiru Saja Singapura

Soal Kejar Pajak Netflix, Anggota Komisi I DPR: Gak Usah Susah-susah, Tiru Saja Singapura
TRIBUNNEWS.COM/RIA ANASTASIA
Salah satu sudut markas Netflix Singapura 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengutak-atik aturan untuk mengejar pajak perusahaan over the top (OTT) yang beroperasi di Indonesia, seperti Netflix dan Spotify.

Sebab, perusahan-perusahaan itu belum pernah membayar pajaknya di Indonesia. Namun hal itu juga dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur pajak perusahaan OTT.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi pun menyarankan agar Kemenkeu meniru Singapura dalam menarik pajak perusahaan OTT seperti Netflix.

"Gak usah susah-susah, daripada Kemenkeu studi banding, contoh saja Singapura, jadi mereka bayar pajak dari subscription" kata Bobby, dalam acara diskusi tentang polemik Netflix di Indonesia pada Kamis (16/1/2020) di Jakarta.

Baca: Kemendikbud Gandeng Netflix Dukung Perfilman Indonesia, Nadiem Makarim Sontak Jadi Trending

Baca: Netflix Ternyata Belum Bayar Pajak sejak 2016, Ditjen Pajak: Belum Memungkinkan untuk Menarik Pajak

Baca: Telkom Blokir Netflix, Ini Kata Pengamat

Salah satu sudut markas Netflix Singapura
Salah satu sudut markas Netflix Singapura (TRIBUNNEWS.COM/RIA ANASTASIA)

Diketahui, pemerintah Singapura menarik pajak kepada penjualan layanan perusahaan digital seperti Netflix atau Spotify.

Penyedia layanan digital luar negeri akan dikenakan pajak apabila meraup omset global tahunan lebih dari 1 juta dollar AS.

Dengan cara seperti di atas, pemerintah Indonesia tidak perlu mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memiliki badan usaha tetap (BUT).

"Enggak apa-apa lah Facebook, Netflix, segala macem gak perlu punya tempat (kantor fisik) di sini, selama dia bayar pajaknya," jelasnya.

Nantinya, Netflix yang akan menentukan dari mana pajak itu dibebankan.

Apakah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak sudah termasuk dalam harga layanan.

Baca: Telkom Blokir Netflix, Ini Kata Pengamat

Baca: Netflix Ternyata Belum Bayar Pajak sejak 2016, Ditjen Pajak: Belum Memungkinkan untuk Menarik Pajak

Baca: Kemenkominfo Bisa Keluarkan Permen untuk Atur Netflix

Halaman
12
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved