Pembatasan IMEI Berlaku Mulai April 2020, Pemerintah Belum Keluarkan Juknis

Tenggat waktu pemberlakukan regulasi mengenai pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) illegal berlaku efektif

Pembatasan IMEI Berlaku Mulai April 2020, Pemerintah Belum Keluarkan Juknis
freepik.com
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM -- Hingga saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika masih belum menyelesaikan petunjuk teknis (juknis pelaksanaan dari peraturan menteri yang dibuat pada akhir tahun 2019 yang lalu.

Padahal, tenggat waktu pemberlakukan regulasi mengenai pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) illegal berlaku efektif 18 April 2020.

Mandeknya pembahasan aturan teknis tersebut dikarenakan adanya dua pendapat mengenai pelaksaan aturan pembatasan tersebut.

Diperkirakan ada pihak yang menginginkan menggunakan metode whitelist dan ada pihak lain yang menginginkan menggunakan blacklist.

Danny Buldansyah, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia menilai baik itu whitelist maupun blacklist memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Baca: HARI INI Pemerintah Mulai Lakukan Uji Coba Pemblokiran Ponsel BM via IMEI

Baca: Blokir Ponsel Ilegal Lewat IMEI Akan Diujicoba Senin Lusa

Konsep whitelist dimana IMEI adalah semua IMEI yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA) tidak akan bisa dipergunakan oleh operator di Indonesia. 

Sedangkan sistim blacklist adalah semua IMEI yang ada di Indonesia dapat beroperasi terlebih dahulu. Setelah kurun waktu beberapa  hari IMEI yang tak terdaftar di SIBINA akan diblokir.

“Semua sistim ada untung dan ruginya masing masing. Selama bisa dipertanggung jawabkan maka H3I akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita harus mencari jalan terbaik agar program pemerintah untuk menangkal HP illegal dapat tercapai dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Pertikaian ini tak perlu dibesar-besarkan,” terang Danny di Jakarta belum lama ini.

Oleh sebab itu pemerintah harus segera membuat use case dan  harus menjalankan  proof of concept dari dua mazhab pembatasan IMEI tersebut.

Karena pengguna telekomunikasi ada yang membeli melalui layanan on line, pembelian melalui off line dan pengguna roaming. Tujuannya agar tidak ada konsumen yang dirugikan akibat kebijakan ini.

Halaman
12
Penulis: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved