Breaking News:

Kewajiban Kerja Sama OTT Asing dengan Mitra Lokal di RPP Postelsiar Ciptakan Ketahanan Ekonomi 

Langkah Pemerintah yang telah memasukkan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia dinilai tepat.

dok.
Co-Founder and Chief Executive Officer Digiasia Bios Alexander Rusli. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Founder and Chief Executive Officer Digiasia Bios Alexander Rusli berpendapat, langkah Pemerintah yang telah memasukkan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia sudah tepat.

"Saya mendukung sekali Pemerintah memasukkan kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia. Kayaknya Pemerintah kita ingin meniru Australia dan Malaysia. Namun dengan versi yang lebih soft," ujarnya.

Menurut saya itu sangat bagus. Pemerintah Australia dan Malaysia sudah menerapkan aturan kewajiban untuk bermitra dengan pegusaha lokal sejak lama," imbuhnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Dia mencontohkan, Pemerintah Malaysia lebih tegas lagi menyebutkan kewajiban tersebut berlaku di negaranya.

"Kewajiban yang tertuang dalam RPP Postelsiar tersebut lebih win-win dibandingkan kebijakan di Malaysia,"ungkap Alexander Rusli.

Baca juga: Untungkan OTT Asing, Kewajiban Kerjasama dengan Penyelenggara Jasa atau Jaringan Telekomunikasi

Alexander Rusli yang juga pemilik beberapa OTT lokal ini menambahkan, Pemerintah Negeri Jiran jelas-jelas mewajibkan semua pihak yang ingin berusaha di Malaysia untuk bekerja sama dengan Bumiputra. Bumiputra yang dimaksud adalah orang Melayu asli.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Tegas Atur OTT Asing Seperti Facebook dan Google Cs

Sedangkan Pemerintah Australia mewajibkan OTT asing untuk kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lokal.

Alex berharap, selain harus mencantumkan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan perusahaan nasional di RPP Postelsiar, Pemerintah juga harus merinci dalam peraturan turuannya tentang kerja sama yang nanti akan dilakukan.

Dengan adanya regulasi kerja sama antara OTT asing dengan operator lokal yang lebih rinci, maka akan terdapat kepastian berusaha di Indonesia.

"Saya berharap di RPP Postelsiar tersebut tidak berubah tentang kewajiban OTT asing bekerja sama dengan operator telekomunikasi. Kalau bisa diperkuat lagi," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved