HUT PDIP
Link Twibbon HUT PDIP ke-50 tahun 2023, Beserta Asal Usul PDIP
Simak kumpulan link Twibbon HUT PDIP ke-50 tahun 2023 ini, terdapat cara menggunakannya dan asal usul terbentuknya PDIP hingga saat ini
Penulis:
Pondra Puger Tetuko
Editor:
Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan link Twibbon hari ulang tahun (HUT) Partai Dmeokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-50 pada tahun 2023 ini.
HUT PDIP ini jatuh pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023.
Diketahui, saat ini PDIP diketuai oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Presiden kelima Indonesia serta puteri dari Presiden Pertama Indonesia, yakni Ir. Soekarno.
Untuk memeriahkan HUT PDIP ke-50 ini, Anda dapat menggunakan Twibbon yang ada dalam artikel ini.
Twibbon ini nantinya dapat dibagikan kepada teman ataupun diunggah di sosial media.
Baca juga: HUT PDIP ke-50, Politisi Senior Sebut Momentum Melakukan Renungan Ideologis Partai
Selengkapnya, inilah kumpulan Twibbon HUT PDIP ke-50 tahun 2023.
Cara Menggunakan Twibbon
- Klik link Twibbon di atas;
- Setelah itu, klik pilih foto;
- Selanjutnya, sesuaikan posisi gambar dengan Twibbon;
- Apabila sudah sesuai, klik download;
- Nantinya, hasil twibbon akan tersimpan di folder Anda.
Baca juga: Menanti Kejutan di HUT ke-50 PDIP, Ini Tradisi Khusus yang Dilakukan Megawati Sebelum Umumkan Capres
Cara Membagikan ke Sosial Media
- Copy caption yang terdapat pada twibbon;
- Buka sosial media Anda;
- Pilih foto yang akan Anda unggah;
- Lalu klik unggah.
Asal usul PDIP
Sejarah PDIP ini berawal dari Ir. Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indoneisa (PNI) pada 4 Juli 1927, yang kemudian digabungkan dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristien Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Kelima partai tersebut dinamai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973 dan hingga kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan.
Melansir laman pdiperjuangan, perjalanan PDIP tehalang oleh konflik-konflik internal dan intervensi dari pemerintahan.
Saat terjadinya konflik, anak kedua Ir. Soekarno yang bernama Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (ketum).
Namun, pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Soeharto tidak menyetujui dan menerbitkan larangan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 2-6 Desember 1993, di Asrama Haji Sukolio, Surabaya, Jawa Timur.
Larangan dari pemerintah itupun berbalik terbalik dengan keinginan dari peserta KLB.
Kemudian, secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993-1998.
Pada Musyawarah Nasional di Jakarta, 22-23 Desember 1993, nama Megawati Soekarnoputri dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara de jure.
Sebagai informasi, konflik internal pun terus terjadi hingga diadakannya Kongres di Asrama Haji Medan, 22-23 Juni 1996, dan Suryadi diplih pemerintahan Soeharto menjadi Ketum DPP PDI.
Setelah itu kembali terjadi konflik yang kali ini bentrok antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kubu dari Suryadi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Hal itu terjadi saat pendukung Megawati Soekarnoputri sedang menggelar Mimbar Demokrasi, pada 27 Juni 1996, peristiwa itu dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.
Saat di bawah pimpinan Suryadi, PDI hanya mendapatkan 11 kursi di DPR dan tahun 1998 pemerintahan Soeharto pun lengser.
Pimpinan Megawati Soekarnoputri pun semakin kuat, dan kembali ditetapkan menjadi Ketum DPP PDI di Kongres ke-V di Bali, untuk periode 1998-2003.
Berselang satu tahun menjabat, Megawati Soekarnoputri pun mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999.
PDI Perjuangan kembali melakukan Kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret-1 April 2000 dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP 2000-2005.
Megawati Soekarnoputri pun kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP pada periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali pada 8-12 2015.
(Tribunnews.com/Pondra Puger)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.