Peneliti: Pemerintah Harus Pastikan Masyarakat Mendapatkan Proteksi Data Atas Layanan Internet di RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Keamanan dan Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) M. Syauqillah menyampaikan pandangan yang tajam tentang Starlink.

Starlink merupakan proyek konstelasi satelit yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat, SpaceX, milik Elon Musk.

Tujuannya adalah menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan berbiaya terjangkau ke berbagai wilayah di dunia, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet konvensional. 

Disampaikannya bahwa ini bukan perihal asing namun bagaimana pemerintah harus dapat mengatur siapapun termasuk pemain asing. 

"Selain itu Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan proteksi data atas layanan internet di Indonesia," kata Syauqillah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025). 

Starlink sudah beroperasi cukup lama di Indonesia namun dampak positifnya belum terasa dari ekonomi maupun pemerataan akses internet. 

Disisi lain, Starlink malah dipertanyakan kontribusinya karena dari awal komitmen penjualan di wilayah 3T namun malah banyak ditemui di perkotaan.

Kemudian Starlink tiba-tiba menghentikan layanan dan penjualan di Indonesia karena meminta frekuensi baru agar menghalangi satelit lain beroperasi. 

Belum terpenuhinya komitmen Starlink, mereka malah menyampaikan rencana terbaru mereka yang akan menjual handphone yang langsung terhubung ke satelit. 

Starlink segera berjualan handphone dan internet langsung ke satelit tanpa mengikuti peraturan di Indonesia, seperti yang sudah dilakukan oleh Starlink sejak kehadirannya di Indonesia.
 
Handphone satelit Starlink jangan dipandang sebagai sekedar HP, namun kedaulatan dan kendali data masyarakat Indonesia. 

Syauqi menambahkan bahwa meskipun ada rencana jual layanan ke HP, tanpa gateway lokal, NOC yang dikendalikan di Indonesia, dan kontrol reguler, layanan Direct-to-Cell bisa beroperasi di luar pengawasan negara, yang menimbulkan risiko kedaulatan data.

Syauqi dan tim peneliti di SKSG pernah mengeluarkan kertas kebijakan tentang kedaulatan siber, salah satu yang disoroti saat itu tentang layanan internet satelit low earth orbit/leo.
 
Selain dari layanan internet, terdapat juga ancaman dari sisi perindustrian dalam negeri. Pemangku kebijakan dari sisi telekomunikasi dan perindustrian juga perlu memagami bahayanya layanan internet Starlink, terlebih penggunaan handphone yang dapat langsung terhubung ke Starlink. 

Pemangku kebijakan dari sisi telekomunikasi dan perindustrian perlu melihat bagaimana Starlink beroperasi dengan mengedepankan kedaulatan dan standar yang sesuai, termasuk bagaimana pembuatan, kontribusi lokal, hingga pemrosesan datanya.
 
Dalam kajian yang pernah dimuat, SKSG UI menyoroti ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia, terutama karena Starlink menyediakan layanan langsung ke pengguna tanpa melalui gateway dan infrastruktur nasional. 

"Kajian tersebut mencatat potensi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, risiko kebocoran data, dan penyebaran separatisme digital melalui wilayah sensitif seperti Papua, karena data tidak diaudit sesuai hukum Indonesia," tuturnya.