TOPIK
Amandemen UUD 1945
-
Ketiadaan haluan negara membuat perspektif pembangunan seakan memendek menjadi hanya pada siklus lima tahunan periode kepresidenan
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya harus menyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penumpang gelap dalam amandemen UUD 1945
-
“Sehingga ketentuan tentang presiden tetap sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang selama ini kita jalankan,” ucapnya.
-
Suharso Monoarfa mengatakan dirinya sempat merasakan manfaat kehadiran GBHN dalam pola perencanaan pembangunan nasional.
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini rencana amendemen UUD 1945 akan menemukan jalan terang.
-
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, hanya 5 persen rakyat Indonesia yang menginginkan masa jabatan presiden bisa le
-
Mayoritas rakyat Indonesia menolak presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
-
Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas rakyat menolak gagasan pemilihan umum (Pemilu) diundur ke 202
-
Sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
-
Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasi survei terbarunya terkait wacana Amandemen UUD 1945.
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus
-
Syarief Hasan menegaskan partainya mendukung pendapat bahwa negara ini memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana amendemen UUD 1945.
-
Wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945 terus mengemuka belakangan ini.
-
Permasalahan isu Amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden masih jadi perbincangan masyarakat luas.
-
Namun, menurut Syarief untuk menghadirkan PPHN bisa melalui Undang-Undang, ataupun melalui TAP MPR.
-
Fahri Bachmid menilai rencana amendemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan.
-
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sedang dibahas Badan Pengkajian MPR RI.
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945 baik secara terbatas ataupun terbuka.
-
Wakil Ketua MPR RI fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa MPR hingga saat ini belum memutuskan apapun terkait wacana amendemen
-
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945.
-
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tidak ada yang menjamin amendemen UUD 1945 hanya akan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
-
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang belakangan kembali mengemuka.
-
Lucius Karus menilai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai pihak yang paling 'ngotot' memperjuangkan amendemen terbatas UUD 1945.
-
Zulkifli Hasan mengutarakan pembahasan presiden tiga periode tidak dibahas saat dirinya menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019.
-
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tidak ada penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945.
-
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia juga perlu diperbaiki melalui perubahan konstitusi.
-
Dia menjelaskan, GBHN tidak ada kaitan dengan perubahan masa jabatan presiden-wakil presiden.
-
PKS seperti yang dipaparkan Presiden PKS Sohibul Iman setuju bahwa amandemn UUD 1945 harus memasukan Badan Anti Korupsi.
-
Hasto Kristiyanto menyebut usulan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 berasal dari PDIP
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
