TOPIK
Kisruh APBD DKI
-
Presiden RI Joko Widodo dojadwalkan akan mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
-
Presiden RI Joko Widodo direncanakan mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Istana
-
Nasib Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta akan ditentukan pekan ini, dalam rapat paripurna DPRD.
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatah APBD DKI sebesar Rp 69,286 triliun.
-
Djarot bersama Ahok panggilan akrab Basuki berbicara di depan media. Kepada wartawan Djarot menjelaskan bila Kemendagri tetap menjatahkan Rp 69,286 T
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo selain membelanya juga membela Ketua DPRD DKI.
-
"Kita sama-sama teman. Saya, pak Jokowi, pak Prasetio kan teman," katanya.
-
Ahok didesak untuk segera membuka nama-nama anggota DPRD DKI yang dianggap terlibat menyelundupkan anggaran siluman Rp 12,1 Triliun.
-
Kementerian Dalam Negeri berencana akan mengesahkan Peraturan Gubernur agar dana dalam APBD segera cair
-
Padahal, menurut peraturan yang berlaku, DKI menggunakan pagu APBD-P 2014 senilai Rp 72,9 triliun bukan pagu belanja.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprotes Kementerian Dalam Negeri karena menggunakan pagu anggaran APBD DKI Rp 63 triliun.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ambil pusing bila DPRD DKI menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan berubah sikap meskipun DPRD DKI Jakarta mengancam menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
-
Ia tidak berani dengan tantangan Ahok yang mendorong digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
-
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI mendorong digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
-
"Sebelum minggu ketiga APBD cair. Jadi sudah bisa untuk membiayai pembangunan di DKI," tegas Donny.
-
Jika Ahok tidak mengikuti keinginan DPRD DKI Jakarta bisa saja sang Gubernur diberhentikan
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purna merasa diperlakukan tidak adil, karena selama panitia angket bekerja tidak pernah menghadirkan dirinya
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak takut bila dirinya harus kehilangan jabatannya bila hasil panitia angket dibawa ke Mahkamah Agung
-
Salah satunya, adalah pemakzulan pada Ahok, atau Ahok harus meminta maaf atas pelanggaran yang dilakukannya
-
Ke-33 anggota DPRD yang usulkan HMP berasal dari empat fraksi, yaitu fraksi Gerindra, PPP, Golkar, PKS, dan Demokrat.
-
Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama melakukan pelanggaran etika dan undang-undang terkait penyerahan dokumen anggaran pendapatan
-
Video yang ditampilkan adalah saat Ahok melontarkan kata-kata kasarnya. Ahok pun menanggapi santai atas pemutaran videonya
-
Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyatakan tak akan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD DKI Jakarta menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD melakukan Hak Menyatakan Pendapat
-
anggota DPRD terlebih dahulu disuguhi adegan yang ditampilkan di dua layar yang berada di ruang rapat paripurna
-
Semua melihat sendiri saat di Kemendagri bila yang tidak beres sebetulnya anak buah Ahok sendiri
-
Panitia Angket DPRD DKI Jakarta akan memberikan laporan hasil penyelidikannya terhadap dugaan pelanggaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
-
Spanduk ini dibentangkan pendukung Ahok sebagai bentuk dukungan melawan para koruptor APBD Jakarta.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
