Pendidikan GOTOPIK
Kisruh PPP
-
Rommy: PPP Gelar Muktamar 15 Januari
Pengurus PPP hasil Muktamar Bandung memutuskan untuk menggelar Musyawarah Kerja Nasional pada Jumat (15/1/2016).
-
PPP Djan Faridz: Romy Gagal Paham Tafsirkan SK Menkumham
Romy gagal paham hukum.
-
Kantor DPP PPP Sepi Usai Menkumham Cabut SK Kubu Romy
Sementara SK kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz tidak disahkan
-
Ditawari Jatah Kursi Menteri Agama, Romy: Lebih Baik Urus Islah PPP
Pria yang akrab disapa Romy itu mengaku lebih memikirkan untuk membereskan internal partai berlambang ka'bah itu
-
Humphrey: Yang Bilang PPP Kembali Ke Muktamar Bandung Gagal Pahami Hukum
Kalau ada yang mengatakan muktamar PPP kembali ke Bandung, saya tanya, dasar hukumnya apa?
-
Lukman Hakim dan Romy Akan Rangkul Kubu Djan Faridz
Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan akan merangkul kepengurusan DPP PPP versi muktamar Jakarta
-
Kembali ke Muktamar Bandung, Romy Sebut Sebagai Momentum Islah PPP
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengklaim kepengurusan partai berlambang Ka'bah itu kembali ke Muktamar Bandung tahun 2011.
-
Jadi Pelaksana Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Tak Permasalahkan Jabatan Menteri Agama
Sejak tanggal 7 Januari 2016, Lukman Hakim Saifudin akan menjalankan roda kekuasaan di Partai Persatuan Pembangunan.
-
Cabut SK Muktamar Surabaya, Kemenkumham Terbitkan SK DPP PPP Hasil Muktamar Bandung
Kementerian Hukum dan HAM membatalkan SK susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy alia
-
Kata Dimyati, Kemenkumham Akan Segera Cabut SK Pengurus PPP Kubu Romi
Pencabutan SK kubu Romi itu dijanjikan pihak Kemenkumham selambat-lambatnya akan dilakukan pada 15 Januari 2015.
-
Djan Faridz Berharap Yasonna Hormati Putusan MA
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu muktamar Jakarta Djan Faridz berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghargai hukum dengan m
-
Djan Faridz Janji Berikan Jabatan untuk Romi Selain Ketua Umum dan Sekjen
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Mukhtamar Jakarta Djan Faridz membuka pintu lebar kepada kubu Romahumuziy untuk bergabung dengan k
-
Sindir Menteri Yasonna, Djan Faridz: Mungkin Lagi di Hongkong
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum juga bersikap terkait kisruh kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
-
Pengurus PPP Kubu Djan Faridz Datangi Kemenkumham Desak Yasonna Jalankan Putusan MA
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
-
Djan Faridz Dinilai Bakal Kesulitan Dapatkan Peserta Asli Muktamar
Menurut dia, 2/3 ketua dan sekretaris DPW PPP tidak hadir, termasuk juga sejumlah pengurus DPC tidak hadir.
-
Ini Keputusan Kemenkumham Terkait Dualisme PPP
Surat tersebut berisi lima poin, salah satunya mengenai adanya laporan keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen
-
Yulizar: Bila Perbedaan Pendapat Meruncing, yang Malu Kader PPP Sumut
Di sela-sela penyampaian kata sambutan itu, sejumlah kader PPP versi Djan Faridz sempat meminta baliho bergambar Romahurmuziy diturunkan.
-
Yulizar: Tak Perlu Kader PPP Sumut Bawa Tombak dan Parang
"Saya tidak ingin ada konflik apalagi sampai bentrokan. PPP juga tidak pernah memecat Aswan Jaya," ujar Ketua DPW PPP kubu Romy, Yulizar.
-
Kader PPP Kubu Djan Faridz Duduki DPW PPP Sumut
Massa PPP Sumut kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy bertemu di kantor DPW PPP Sumatera Utara, Senin (28/12/2015).
-
PPP Jambi Desak Kemenkumham Patuhi Putusan MA
Terlebih, Mahkamah Agung telah menetapkan kepengurusan PPP hasil mukhtamar Jakarta, pimpinan Djan Faridz sebagai kepengurusan yang sah.
-
Tuntutan Massa PPP Sumut Akan Disampaikan ke Menkumham
Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah I Sumatera Utara janji membawa aspirasi kader PPP ke Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.
-
Ketua DPW PPP Sumut: Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan
Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Aswan Jaya, memastikan dualisme kepemimpinan di partai berlambang Kakbah sudah melebur jadi satu.
-
Massa DPW PPP Sumut Desak Menteri Yasonna Dicopot
Menurut massa, dengan tidak disahkannya kepengurusan versi muktamar Jakarta, menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dianggap mengangkangi hukum.
-
Massa DPW PPP Sumatera Utara Ancam Geruduk Kantor Kemenkum HAM
Ratusan massa DPW PPP Sumatera Utara mengancam melakukan aksi besar-besaran di kantor Kemenkum HAM di Jl Putri Hijau Medan.
-
Diduga Umbar Kebencian, Politisi PPP Dilaporkan ke Bareskrim
Laporan diajukan oleh Imam Sayuti, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Lubis Institute, Sabtu (26/12/2015).
-
Tak Dapat Makan Siang, Nenek Pendemo Menkumham Nyaris Pingsan
Mayoritas peserta demonstrasi remaja tanggung dan ibu-ibu anggota Majelis Taklim.
-
PPP Djan Faridz Ancam Duduki Gedung Kemenkumham
Sudarto mengancam membawa massa yang lebih banyak dan menduduki gedung Kemenkumham di bilangan Kuningan, Jakarta.
-
Diduga Palsukan Surat, Djan Farid Polisikan Romahurmuzziy
Mereka disangkakan pasal 263 KUHP, soal pemalsuan surat.
-
Diam-Diam, Epyardi-Fernita Datangi Menkumham
Kedatangan dua politisi tersebut diduga kuat untuk mengamankan namanya tetap tercantum sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz.
-
PPP Djan Faridz Pecah, Epyardi dan Fernita Terpental dari Posisi Waketum
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz ternyata mengalami perpecahan internal.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved