TOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Presiden Joko Widodo menguraikan enam poin dampak positif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Diketahui mahasiswa tersebut meminta izin untuk ikut demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPR.
-
Polda Metro Jaya bakal mencegah kedatangan ribuan buruh dari daerah yang ingin mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
-
Sebanyak 2 juta massa buruh dari 150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga
-
Pembicaraan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam mengundang pertanyaan besar publik.
-
Benny K Harman mengkritik pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam.
-
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
-
Partai Demokrat mengkritisi tidak adanya rasa keadilan sosial dalam Omnibus Law Cipta Kerja RUU Cipta Kerja.
-
Hasilnya, RUU Cipta Kerja disetujui untuk diteruskan ke pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR untuk segera disahkan.
-
Dua Juta massa buruh di 150 kabupaten/kota di Indonesia akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
-
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan massa buruh akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
-
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin bahwa RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
-
Menurutnya perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi merupakan dinamika dari sebuah demokrasi.
-
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
-
Airlangga berharap semoga RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil
-
Bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal.
-
RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini.
-
UMKM akan mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu dalam proses perjalanan usahanya.
-
aspirasi para pekerja dan buruh telah diakomodir Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas RUU Cipta Kerja.
-
Elen mengatakan, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.
-
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis, loby, hingga terlibat
-
Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.
-
anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan.
-
"Aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan, juga iklim investasi agar tidak mati. Jadi tidak dibebaskan begitu saja," kata Baidowi
-
Kenapa di luar DPR? Boleh dalam tatib DPR, asalkan atas izin DPR dan kita sudah diizinkan karena darurat.
-
Apalagi, kata HNW, salah satu pasalnya memuat ketentuan 'pasal karet' yang dapat mengkriminalisasi penyelenggara madrasah atau pesantren.
-
Jika pembahasan RUU Cipta Kerja tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh, maka seluruh serikat pekerja menggelar aksi besar-besaran secara nasional.
-
Selain mengeluarkan klaster ketenagakerjaan, serikat pekerja meminta tidak ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah.
-
24 September itu adalah momentum penting dan bersejarah serta 2020 merupakan tahun yang genting sebab dalam kurun 60 tahun hingga detik ini UUPA tidak
-
pemerintah menargetkan untuk bisa mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada bulan ini.
