TOPIK
Pemindahan Ibu Kota Negara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
-
Pemerintah akan membangun pusat riset atau inovasi di Kalimantan Timur, lokasi ibu kota baru negara.
-
Suharso mengatakan masih dibutuhkan pembahasan lebih lanjut di wilayah mana manajer kota tersebut akan memimpin.
-
Presiden Jokowi terjebak macet saat akan hadir di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Kemacetan Jakarta menjadi satu dari alasannya memindahkan ibu kota
-
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) rampung di awal tahun 2020 mendatang.
-
Menurutnya, keinginan dari pengusaha Jepang tersebut disambut secara baik oleh Presiden Jokowi, namun belum sampai ketahap kerja sama.
-
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara secepatnya akan dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Tim dari Kementerian PPN/Bappenas mendatangi pemerintahan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
-
Epson mempertimbangkan memindahkan aktivitas kantor pusatnya di Jakarta ke ibukota baru di Kalimantan Timur bila infrastruktur di sana memada
-
Kamar Dagang Industri (Kadin) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk turut serta dalam pemba
-
Proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda hampir selesai. Jalan tol tersebut siap difungsikan saat Natal 2019 dan tahun baru 2020.
-
Proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda hampir selesai. Jalan tol tersebut akan menjadi cikal bakal pembangunan ibu kota baru.
-
Luhut mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara.
-
Hadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan apabila ibu kota jadi dipindahkan.
-
Jokowi menyempatkan waktu bertukar pikiran mengenai situasi ekonomi global dan kawasan ASEAN dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva.
-
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengatakan, keputusan pemerintah melakukan pemindah ibu kota akan berbahaya jika tidak memiliki landasan hukum
-
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini juga menjelaskan, UU pemindahan ibu kota menjadi dasar bagi pelaksanaan pemindahan ibu kota.
-
Dengan kondisi ekonomi dunia yang terancam oleh resesi global akan membuat Pemerintah sulit merealisasikan rencana tersebut.
-
Proses pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan memprioritaskan menggunakan tenaga kerja lokal
-
Bupati Abdul Gafur dengan lantang menyuarakan kabupaten Penajam Paser Utara merasa dianaktirikan.
-
Jokowi berjanji awal November akan bertolak ke Penajam Paser Utara. Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menagih janji, minta disopiri oleh Bupati.
-
Prabowo menyampaikan pada dasarnya dirinya setuju dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
-
Dari kerja sama yang telah berjalan, terbentuk Centre of Excellence for Sustainable Development for Indonesia (CESDI).
-
Lahan yang disiapkan tersebut lebih luas dibandingkan lahan milik pemerintah pusat di Kaltim yang mencapai 180 ribu hektar.
-
Isran Noor menyatakan pemerintah daerah dan masyarakat setempat siap mendukung pembangunan ibu kota baru
-
Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah ribuan warga tercatat melakukan proses pemindahan KTP.
-
Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah ibu kota baru bisa diperluas hingga 180 ribu hektare dari tahap awal 40 ribu hektare yang menampung 1,5 juta
-
Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mengatakan akan ada perubahan besar di DKI Jakarta jika pemindahan ibukota jadi direalisasikan.
-
Bambang berharap PT ITCI Kartika Utama dapat mendukung kesiapan progres pembangunan ibu kota baru Indonesia, di daerah tersebut
-
Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota telah memberikan jawaban terhadap kajian yang diserahkan pemerintah, Senin (30/9/2019).
-
Satu di antara beberapa agenda rapat yakni pembacaan laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.
