TOPIK
PPN 12 Persen
-
Simak cara membeli token listrik di PLN Mobile agar mendapatkan diskon 50 persen pada bulan Januari 2025.
-
Jalan tol seharusnya memiliki standar kualitas yang jelas, layaknya landasan pacu pesawat yang memiliki standar PCN .
-
Pengamanan aksi mahasiswa juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.
-
Kepolisian menyiagakan ratusan personel untuk mengawal aksi demo terkait kenaikan pajak 12 persen yang digelar di depan Istana Negara.
-
Cak Imin menyebut kenaikan PPN ini hanya dikenakan untuk barang mewah dan bukan untuk kebutuhan pokok.
-
Rencana pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan penambahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen perlu dikaji ulang.
-
Haris Rusly Moti meyakini pemerintahan Prabowo Subianto berhati-hati dalam penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
-
Grup band Slank ikut menanggapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
Kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.
-
ktivis gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti menilai pemerintahan Prabowo Subianto tidak antikritik.
-
Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bisa membuat daya beli masyarakat turun yang berisiko membuat perekonomian lesu.
-
Anwar Abbas meminta pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
Tersedia ruang untuk pemerintah mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada perubahan kebijakan-kebijakan fiskal.
-
Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj mengatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal berdampak negatif terhadap rakyat.
-
Cak Imin mengatakan tidak ada pemberian bantuan sosial (bansos) khusus, untuk menghadapi kenaikan PPN 12 persen.
-
Untuk mengubah itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR
-
Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan awal mula lahirnya keputusan menaikkan PPN dari 11 ke 12 persen.
-
Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Muhammad Rahul meminta PDIP tidak memanas-manasi masalah kebijakan PPN 12 persen.
-
Banyak perusahaan digital global masih belum terdaftar sebagai wajib pajak resmi di Indonesia, sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak
-
Gus Ipul mengatakan hingga saat ini belum ada rencana pemberian bantuan sosial (bansos) khusus untuk masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12 persen.
-
Kemenkes menegaskan, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya menyasar pada layanan kesehatan premium seperti VIP dan VVIP
-
Selain menjaga inflasi, pemerintah juga optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap kuat.
-
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12 persen.
-
Pemerintah melalui PT PLN akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen kepada 81,4 juta masyarakat. Bagaimana cara belinya?
-
Relawan Prabowo-Gibran memberikan tanggapan terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dan upaya pemberantasan korupsi.
-
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai kebijakan PPN 12 persen ini memang perlu diambil.
-
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut, sejatinya Prabowo mengerti apa yang menjadi keluhan dari masyarakat atas adanya kabar kenaikan PPN itu.
-
Ahmad Muzani mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dimulai tahun depan akan berdampak ke sejumlah komoditas.
-
Fraksi menyetujui PPN 12 persen yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP, sedangkan PKS menolak.
-
Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen naik secara bertahap menjadi 11 persen pada 1 April 2022 .
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved