TOPIK
PPN 12 Persen
-
Pemerintah menegaskan PPN 12 persen hanya diperuntukkan untuk beras impor, bukan beras lokal meskipun itu beras premium ataupun medium lokal
-
Dwi enggan menjelaskan lebih rinci presentase kenaikan biaya transaksi untuk sekali pakai menggunakan Qris
-
Syahganda Nainggolan meminta agar tidak ada pernyataan yang bisa memicu ketidakstabilan politik
-
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin sebut kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi pemerintah.
-
PDIP tegaskan tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, tapi minta dikaji ulang lagi.
-
PDIP geram partainya disudutkan karena dianggap menjadi insiator dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
-
PDIP selaku pengusul UU HPP tidak membaca secara utuh setiap beleid yang termaktub dalam payung hukum tersebut.
-
Mukhamad Misbakhun berpendapat, ada upaya politik balik arah dari Partai PDI Perjuangan dengan menolak PPN 12 persen.
-
PDIP tengah menjadi sorotan karena sikapnya yang dinilai tak konsisten terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
Marwan Cik Asan memberikan sejumlah catatan terhadap rencana implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
-
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memunculkan kekhawatiran terkait penurunan daya beli masyarakat.
-
Apa syarat dan bagaimana cara mendapatkan diskon listrik 50 persen di bulan Januari-Februari 2025? Simak penjelasannya.
-
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan merespons kritik sejumlah politisi PDIP terkait kenaikan PPN naik jadi 12 persen.
-
Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, menyoroti sikap PDIP yang kini menentang kenaikan PPN 12 persen.
-
Inilah penjelasan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan soal biaya admin QRIS dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025.
-
Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak
-
Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
SALAH satu cara melihat keseriusan sebuah partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah konsistensinya dalam menjaga sikap.
-
Gerindra mempertanyakan konsistensi PDIP terkait UU HPP dan PPN 12 persen. Baca selengkapnya!
-
"UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021," kata Dolfie, saat dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024
-
Yenny Wahid berharap pemerintah tinjau ulang rencana kenaikan PPN di tengah kesulitan ekonomi.
-
Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi, menyatakan bahwa GMNI sejak awal sudah menyatakan sikap terkait PPN 12 persen. Dirinya mengkritik sikap PDIP soal PPN
-
PAN, Gerindra, hingga Projo ramai-ramai soroti PDIP yang dianggap cuci tangan soal kenaikan PPN 12 persen. Dulu setuju, PDIP sekarang menolak.
-
Dolfie menyebut, Undang-undang HPP adalah inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.
-
Yenny Wahid, menyuarkan kritikan terhadap kenaikan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
-
"Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
-
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, meluruskan tudingan Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisi PPN 12 persen.
-
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%
-
Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).
-
Siapa yang bisa menikmati diskon listrik 50 persen dari PLN? Simak informasinya!
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
