TOPIK
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai berlaku.
-
Para narasumber yang pernah berpengalaman dengan UU ITE tersebut diundang untuk didengarkan masukan dan pendapatnya.
-
Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah tersebut kurang tepat.
-
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, Perppu bisa diterbitkan jika kondisi objektif memenuhi tiga syarat.
-
Damar Juniarto ungkap ada 9 pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perlu dihapus dan direvisi.
-
Simak 9 pasal UU ITE yang nilai karet dan multitafsir yang perlu dihapus dan direvisi menurut SAFEnet.
-
TB Hasanuddin menilai tidak ada pasal karet dalam UU ITE, namun ia mempersilakan jika harus direvisi.
-
Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan presiden, terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.
-
dalam UU tersebut masih terdapat pasal karet yang banyak disalahgunakan untuk saling melaporkan, meski telah direvisi terbatas periode lalu.
-
Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa belum memberi rasa keadilan.
