Kantor Wali Kota Palembang, Bangunan Ini Pernah Jadi Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda-Jepang

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Damayanti Pratiwi

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Banyak yang bilang, Kantor Walikota Palembang sangat unik. Tidak salah karena kantor ini juga termasuk bangunan yang bersejarah.

Jika Anda berada di kota Palembang, tidak ada salahnya mengetahui pusat pemerintahan kota yang telah berusia 1.332 tahun pada 17 Juni lalu tersebut.

Taman di dalam kantor Wali Kota Palembang. (Sripo/Damayanti)

Ya, pusat pemerintahan kota Palembang berada di Kantor Walikota yang berlokasi di Jl Merdeka nomor 1 yang letaknya tak jauh dari Bundaran Air Mancur (BAM), Masjid Agung, dan Benteng Kuto Besak (BKB).

Kantor Walikota Palembang yang saat ini berdiri kokoh dengan warna cat putih memiliki sejarah yang cukup panjang.

Bangunan ini pada akhir tahun 1963 baru dijadikan kantor pusat pemerintahan kota yang terkenal dengan empek-empeknya ini.

Hingga saat ini pun, masih banyak yang menyebut kantor ini sebagai kantor atau menara ledeng.

Ya, sebelumnya kantor ini memang merupakan kantor ledeng yang di awal pembangunannya bertujuan untuk mampu menampung air bersih untuk kebutuhan orang Belanda di zaman itu.

Menara air ini memiliki tinggi 35 meter dengan kapasitas air yang bisa ditampung mencapai 1.200 meter kubik.

Pada masa itu, Sungai Musi dijadikan satu-satunya sumber untuk pemenuhan kebutuhan air warga Palembang yang membuat pemerintahan kolonial Belanda merasa perlu memberikan air bersih bagi warganya.

Maklum, saat itu air Sungai Musi memang dijadikan one stop washing yang juga digunakan untuk mulai mencuci beras, makanan, hingga mencuci badan (mandi).

Bangunan ini dibuat dengan gaya arsitektur Eropa dengan atap datar.

Sistem pendistribusian air pun memanfaatkan gaya gravitasi bumi dengan sistem saluran air setinggi lima meter hingga bak penampung yang berada di lantai paling atas menara.

Di bagian bawah menara air ini, oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan sebagai pusat pemerintahan kota Palembang, hingga saat Jepang masuk ke Indonesia, bangunan ini dijadikan Kantor Residen Palembang.

Baru akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1963, perusahaan air ledeng ini dipindahkan menjadi salah satu bagian dari Dinas Pekerjaan Umum kota Palembang.

Sejak tahun 1963 Kantor Menara Air ini berubah nama menjadi Kantor Pusat Pemerintahan Kota Praja Palembang yang sekarang disebut Kantor Walikota Palembang.

Bangunan ini pun bisa dibilang sebagai salah satu landmark asli dari Palembang, selain Jembatan Ampera.

Jika berkesempatan untuk masuk ke dalam Kantor Walikota Palembang, di lantai dasar menara ledeng terdapat sebuah ruangan cukup besar yang sering digunakan sebagai ruang pertemuan yang disebut Balai Kota.

Di lantai 2 menara ledeng, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) setiap harinya mengerjakan tugas hariannya yang bisa dicapai dengan menaiki tangga dari dua sisi.

Sedangkan, Walikota sendiri berkantor di ruang kerja yang berada di lantai 3.

Di bagian belakang menara ledeng, terdapat gedung tiga lantai yang terbagi atas sejumlah ruangan rapat dan ruang kerja sejumlah bagian yang mendukung jalannya pemerintahan kota Palembang.

Di bagian tengah bawah bangunan tersebut, terdapat air mancur yang dinyalakan dua kali sehari untuk menambah keasrian bangunan.

Tidak hanya bangunan untuk ruang sejumlah bagian, di bagian belakang juga ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan bangunan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Jadi, tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Palembang, tetapi tak menyempatkan diri mendatangi atau sekedar mengabadikan diri dalam foto di depan Kantor Walikota Palembang.