Antara Sepakbola dan Equestrian

Dualisme dalam pembinaan equestrian itulah yang menjadi satu kesamaan dengan kasus PSSI, yakni adanya dua organisasi yang sama-sama melakukan kompetisi. Sangat mungkin hal ini akan berimplikasi buruk dalam kaitannya dengan organisasi internasional, yakni FEI. Sebagaimana organisasi olahraga dunia lainnya, FEI juga tidak menghendaki adanya dua organisasi di satu negara, apalagi sama-sama menggelar kompetisi, seperti yang diharamkan FIFA pada PSSI. Karena itu, sangat mungkin diberikannya sanksi oleh FEI kepada Indonesia.

Perpecahan di tubuh equestrian itu sendiri sejak awal sebenarnya tidak dikehendaki oleh PP Pordasi. Walau demikian, kemungkinan adanya kemandirian bagi equestrian tetap dimungkinkan sejauh hal itu memang dikehendaki oleh masyarakat, komunitas atau pemangku/pelaku equestrian itu sendiri. Dari interaksi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini, sejak pertama kali tuntutan kemandirian tersebut muncul pada medio 2009, sebagian besar dari komunitas equestrian pada akhirnya memutuskan untuk tetap berinduk pada Pordasi.

Eqina, yang tetap berinduk pada Pordasi, secara organisatoris dilahirkan melalui Munas Masyarakat Equestria Indonesia pada penghujung 2012. Karena menjadi pilihan dari mayoritas pemangku equestrian, eksistensi dari Eqina secara organisatoris lebih baik dibanding EFI yang hanya didukung oleh beberapa anggota, atau stable. Hal itu dibuktikan pula dari jauh lebih banyaknya jumlah peserta dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Eqina, dibanding EFI.

Kondisi riil inilah yang mestinya menjadi bahan pertimbangan Menpora Roy Suryo dalam upayanya untuk menyatukan kembali para pelaku equestrian tersebut. Legalitas sebagai National Federation (NF) yang diberikan FEI kepada EFI juga tak bisa dijadikan rujukan mutlak mengingat secara organisatoris bidang equestrian masih bernaung dibawah PP Pordasi. Apalagi, seandainya pun FEI bersikeras bidang equestrian harus berdiri sendiri, maka pendirian organisasi equestrian yang mandiri tersebut mestinya dilakukan melalui cara-cara yang demokratis, sesuai norma, etika, serta aturan dan peraturan yang dimiliki oleh PP Pordasi sebagai organisasi induk.

Sayangnya, cara-cara yang demokratis, sesuai norma, beretika dan mematuhi aturan dan peraturan tersebut justru sudah lebih dulu dicontohkan secara vulgar oleh pimpinan KON. Ini terkait dengan persetujuan yang diberikan KON kepada EFI sebagai anggota baru melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) KON di Bandung pertengahan Desember 2012 lalu. Proses pengakuan EFI (sebagai anggota KONI) tidak sesuai atau melanggar AD/ART KON sendiri, karena voting untuk pengesahan tersebut dilakukan disidang komisi, bukan rapat pleno.

Merujuk pada AD/ART KON, mekanisme pemungutan suara untuk pengesahan anggota baru harus dilakukan di sidang pleno. Cabor bisa menjadi anggota baru KON paling tidak dengan minimal hasil voting 50 persen plus 1. Dengan demikian, jika peserta RAT adalah 84 anggota KON, maka 50 persen plus satu berarti 43 suara. Kenyataannya, disamping pemungutan suara dilakukan di sidang komisi, jumlah pesertanya pun hanya 36, dengan 6 anggota setuju, 10 menolak dan 10 abstain. Pemimpin sidang komisi toh langsung ketok palu.

Jadi, bagaimana organisasi besar seperti KON membuat keputusan dengan mengingkari unsur sportivitas, fairness, dan sangat tidak akomodatif? Sangat mungkin adanya pemaksaaan kehendak dari pimpinan KON dalam penerimaan EFI. Pasalnya, pada dua RAT sebelumnya, yakni 2010 dan 2011, keinginan EFI untuk menjadi anggota baru KON selalu termentahkan. Pada RAT 2011 bahkan diberikan rekomendasi agar KON memfasilitasi pengembalian status Pordasi-ECI sebagai federasi nasional yang berafiliasi dengan FEI.

Awal April 2013, pimpinan KON mengukuhkan EFI, akan tetapi Eqina tak bergeming. Di satu sisi, EFI terus mendengungkan Eqina sebagai 'organisasi baru equestrian', tudingan yang dapat diperdebatkan mengingat Eqina tetap berada dalam payung organisasi induk, yakni Pordasi.

EFI juga memberikan sanksi kepada seluruh atlet atau riders yang berpartisipasi pada kejuaran-kejuaraan yang digelar Eqina. Akan tetapi, sanksi tersebut bisa dikatakan tak direspon. Sanksi EFI kepada Eqina bahkan ditanggapi dingin oleh pengurus Eqina, dengan menegaskan sikap bahwa sebaiknya EFI legowo dan bisa menerima Eqina sebagai 'sparring partner''.

Menarik untuk ditunggu apakah EFI berani memberikan sanksi untuk kejuaraan yang digelar Eqina di Salatiga, yakni Jateng Masters, mengingat seri kejurnas itu dibuka resmi oleh Menpora Roy Suryo. EFI sebelumnya menjatuhkan sanksi di dua event Eqina sebelumnya, yakni AE Kawilarang Memorial I dan Eqina Terbuka. Uniknya, terkait kehadiran Roy Suryo di Jateng Masters, EFI mengemukakan penyesalanya dan menyebut mereka telah 'kecolongan'.

Mungkin segala cara akan dilakukan EFI untuk menjatuhkan Eqina. Sehubungan dengan itu, pengurus Eqina tetap bersikap wise ketika menerima cemohohan bahwa percuma mereka menggelar kejuaraan karena bagaimanapun atletnya tak bisa tanding di event-event global atau bahkan regional seperti SEA Games, karena legalitas sebagai NF (federasi nasional) dipegang EFI. "Rider Eqina mungkin hanya berkompetisi di tingkat RT saja," itulah salah satu cibiran yang dilontarkan EFI.

Bagaimana Menpora akan menyelesaikan 'perpecahan' equestrian ini, pastinya tetap tidak mudah. Roy Suryo mungkin sudah memiliki beberapa opsi. Akan tetapi, opsi terbaik dan paling fair adalah dengan dengan mengembalikan martabat dan harkat equestrian tersebut pada masyarakat atau komunitas equestrian sendiri.

Limpahkan saja kembali kepada stakeholders. Mau bersatu dengan Pordasi, mau keluar, biarkan stakeholders yang bicara. Kalau perlu, diusulkan saja seleksi bersama, dan yang menggelar Satlak Prima.

Sebaiknya memang, Menpora Roy Suryo menjadi wasit yang baik, jujur dan adil. Berikan kedaulatan kepada stakeholders equestrian untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Jangan lupa, kedaulatan sebuah organisasi berada ditangan anggotanya sendiri. Jadi, simpel saja sebenarnya....