Dalam Kebenaran Mereka Terus Melangkah

Oleh Tubagus Adhi

SENJA hampir berlalu di Anantya Riding Club, di sebuah sudut kawasan Gunung Putri yang asri dan tenang, jauh dari keramaian. Suasana yang nyaman itu membuat Sidik Priyatmo terus asyik bercerita. Sesekali ia memalingkan pandangannya ke 'course' dihadapannya, di mana anak sulungnya, Galih, tengah berlatih di atas kuda tunggangannya, GP Totilas.

Galih Rasiyono, Diza Gupita, dan Anjasmara Wibisono, adalah tiga anak pasangan Sidik Priyatmo dan Retno Indarwati. Mereka adalah salah satu dari 'keluarga berkuda'. Sidik dan istrinya, Retno, tak pernah absen untuk selalu mendampingi putra-putrinya berkiprah dalam setiap aktivitas Equestrian Indonesia (Eqina). Tak terkecuali pekan ini, saat Eqina menggelar pelatihan terpadu untuk atlet-atlet senior dan yuniornya, Jumat hingga Minggu (24-26/5) ini di Anantya Riding Club.

Galih dan Anjas ikut serta dalam training-camp ini, sebagai ajang pembekalan untuk best-ferfomance para riders Eqina di seri kejurnas AE Kawilarang Memorial II sekaligus perebutan Piala Gubernur DKI, pada 14-16 Juni mendatang di arena pacuan kuda Pulo Mas, Jakarta Timur. Diza tak ikut pelatihan karena masih dalam pemulihan dari cedera yang dialaminya di Jateng Masters.

Sidik Priyatmo tak menyembunyikan kebanggaannya kepada Galih, Diza dan Anjas. "Sesekali saya memang masih suka diatas kuda juga, tetapi itu hanya sekadar buat ngeluarin keringat saja, beda sama anak-anak ini," kata Sidik, pemilik Andiga stable di Pulo Mas. Galih (22), mahasiswa semester 7 Universitas Indonesia, Diza (19/semester 2 di Usakti), dan Anjas (15/baru duduk di kelas 1 SMA) terus ambil-bagian dalam tiga seri kejurnas Eqina.

Mereka tak ketinggalan memberi dukungan langsung pada anak-anaknya di kejuaraan Jateng Masters, di Tengaran, selatan Semarang, akhir April lalu. "Anak-anak sudah cinta berat sama olahraga ini, jadi kami harus benar-benar mendukungnya," papar Sidik, yang mengaku pernah kerja kantoran tetapi kini punya usaha sendiri. "Berkuda itu harus full hobi juga, kalau tidak, susah untuk menekuninya. Suka atau tidak suka kami juga tak harus memikirkan cost yang dikeluarkan, yang jelas banyaknya piala di rumah sudah membanggakan," papar lelaki paruh baya itu.

Galih termasuk 'pendiri' dari perkumpulan berkuda Universitas Indonesia (UI), salah satu kegiatan ekstra-kurikuler dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dari ratusan temannya yang berminat menggeluti berkuda tersebut, khususnya equestrian, secara bertahap terseleksi sekitar 50-an orang yang sebagian besar justru tak memiliki kuda. Hal itu tak menjadi penghalang. Mereka berlatih di Trijaya Equestrian, perkumpulan atau klub milik Ardi Hapsoro Hamidjoyo, atlet nasional berkuda yang juga sekjen Eqina.

Anak-anak UI yang hobi berkuda ini tentu saja punya keinginan untuk selalu berpartisipasi pada 'event-event' yang digelar Eqina. Akan tetapi, langkah mereka tak selamanya mulus. Mereka pernah dilarang keras untuk ambil-bagian dalam seri kejurnas Eqina, dan hanya diperbolehkan tampil pada kegiatan yang diselenggarakan oleh EFI (Federasi Equestrian Indonesia). Situasi itu tentu saja membuat mereka bingung. Apalagi, EFI terus menebar sanksi untuk seluruh rider yang ikut dalam 'event-event' Eqina.

Kekhawatiran yang sama sebenarnya pernah menghinggapi perkumpulan-perkumpulan berkuda dari kalangan mahasiswa juga, seperti anak-anak Universitas Gajah Mada (UGM). Begitu pun, anak-anak mahasiswa itu toh sudah cerdas mencermati keadaan. Anak-anak UGM, misalnya, juga tetap ambil bagian pada seri kejurnas Jateng Masters yang dibuka oleh Menpora Roy Suryo itu.

Salah satu filosofi dari olahraga adalah kebebasan untuk berekpresi dan beraktifitas dalam bingkai sportivitas. Inilah yang mestinya secara langsung atau tidak langsung harus diajarkan oleh para pembina olahraga itu sendiri. Ketika para atlet seperti berada dalam sebuah tekanan, bagaimana mungkin juga bisa menyuguhkan optimalisasi kemampuan seperti yang diharapkan. Apalagi, berkuda adalah olahraga yang benar-benar sensitif, di mana interaksi atau hubungan antara rider dan tunggangannya (kuda) harus benar-benar sinergi.

Galih, dan puluhan rider terbaik lainnya, termasuk yang diharapkan berseteru pada 'World Jumping Challenge' zona Indonesia yang akan diselenggarakan pekan depan di kawasan Sentul, Bogor. Akan tetapi, 'event' yang mestinya bergengsi ini diambang kekurangan riders potensialnya, paling tidak juga jika dibandingkan dengan kegiatan serupa yang digelar tahun silam di Arthayasa stable, Cinere. Tahun silam, dari tiga kelas yang dilombakan, yakni 100, 110 dan 120 meter, pesertanya membludak.

Fenomena itu tak mengejutkan, karena hingga tahun silam itu bagaimana pun EFI masih menjadi 'penguasa tunggal' kegiatan equestrian nasional, sehingga gelaran 'world jumping challenge' di Arthayasa stable masih menjadi pilihan utama. Situasinya kini sudah jauh berbeda. EFI, yang terbentuk 5 Februari 2009, sudah ditinggalkan oleh mayoritas stakeholders equestrian, karena dinilai sudah melenceng dari visi dan misi pendiriannya.

EFI dipandang tak lagi mengakomodasi kepentingan rider, klub atau anggotanya. Ketika rider atau klub tak lagi merasakan benefit berupa rangkaian kegiatan atau program pembinaan yang kontekstual, maka pemisahan diri adalah pilihan terbaik. Pembentukan Eqina melalui musyawarah nasional Masyarakat Equestrian pada 14 Desember 2012 di Bandung, Jabar, adalah klimaks dari muara kekecewaan dan ketidakpuasan sebagian besar pemangku dan pelaku equestrian nasional atas perilaku EFI yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

GUGATAN DI BAKI

EFI memperoleh 'legalitasnya' sebagai national federation (NF) untuk Indonesia dari Federation Equestre Internationale (FEI) menyusul adanya rekomendasi dari surat sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 23 Oktober 2009. Surat yang ditandatangani oleh Arie Ariotedjo subtansinya adalah rujukan terhadap EFI yang dianggap lebih bisa memajukan pembinaan equestrian di Indonesia dibanding Equestrian Commission of Indonesia (ECI). Surat tersebut juga langsung 'menunjuk' EFI untuk berhubungan dengan FEI, yang merupakan federasi internasional equestrian.

KOI mestinya tidak bisa bersikap ambigu untuk membuat rujukan seperti itu mengingat equestrian masih terintegrasi dengan PP Pordasi. Saat surat 'rekomendasi' tersebut dibuat, dan bahkan hingga sekarang ini, equestrian tetap berada dalam naungan PP Pordasi. Bahkan, PP Pordasi sendiri masih sah menjadi anggota KOI, dan juga KONI. Surat sekjen KOI terkait rujukan untuk 'keanggotaan' EFI di FEI, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah anomali dari eksistensi sebuah induk organisasi yang memiliki aturan, peraturan atau anggaran dasar sendiri seperti Pordasi. Buktinya, hingga saat ini Pordasi sendiri masih tetap dalam lingkup keanggotaan KOI dan KONI.

Itulah, antara lain, yang membuat Pordasi menggugat KOI terkait pelimpahan hak sebagai 'perwakilan equestrian' di Indonesia. Pemberian mandat NF dari FEI kepada EFI dinilai tidak tepat karena Pordasi masih sah anggota KOI, sementara EFI sendiri sampai saat ini belum menjadi anggota KOI. Gugatan yang diajukan Pordasi kepada KOI melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), institusi legislasi yang justru berada dibawah KOI, sekaligus untuk menguji sejauh mana integritas pakar-pakar hukum yang berada dalam badan peradilan KOI tersebut.

Gugatan Pordasi terkait pengalihan hak sebagai pemegang mandat kegiatan equestrian nasional dan global itu memang tidak serta-merta atau langsung diarahkan ke EFI. Akan tetapi, dengan mengajukan gugatan ke KOI, yang dilakukan oleh Pordasi seperti memberikan proses pembelajaran untuk penerapan hukum dan aturan atau peraturan yang benar. Intinya, apa pun keputusan yang nantinya dibuat oleh BAKI, hal itu tentulah bukan untuk mempermalukan KOI sebagai institusi. Tetapi, sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Di sisi lain, EFI sendiri mestinya tak harus terus menerus merasa jemawa atas legalitas yang masih disandangnya sebagai NF equestrian di Indonesia. Apa artinya posisi NF tersebut jika ternyata secara tersurat dan tersirat eksistensi mereka seperti tidak diakui oleh sebagian besar dari pemangku atau pelaku equestrian nasional itu sendiri. Ini mungkin juga karena perilaku EFI yang tidak mencerminkan sebagai sebuah organisasi yang berwibawa dan benar-benar disegani.

Dalam hampir empat tahun keberadaannya, terhitung sejak pembentukannya pada 5 Februari 2009, EFI tak pernah benar-benar menjadi sebuah organisasi yang solid. Hengkangnya sejumlah pendiri EFI, yang kemudian mempelopori pendirian Eqina pada medio 2012, menjadi bukti dari kerapuhan EFI. Janji para pendiri EFI untuk membentuk kepengurusan di tingkat provinsi (pengprov), misalnya, tak pernah benar-benar terealisasi. Pengprov-pengprov yang sekarang ada adalah 'milik' PP Pordasi.

Kerapuhan yang paling nyata dari EFI adalah, ketidak-mampuan mereka untuk merangkul para pemilik klub (stable) sebagai anggotanya. Sebaliknya, yang justru dilakukan EFI adalah sikap kontra-produktif atau tidak simpatik dengan terus menerus menebar sanksi atau ban kepada para rider yang tampil pada kegiatan-kegiatan Eqina, disamping Eqina sendiri sejak awal sudah dikenai sanksi. Uniknya, para rider sendiri tidak menganggap serius sanksi yang diberikan itu, sebab tanggung-jawab mereka adalah pada klub. Karena itu, sejauh klub sendiri tidak memandang sanksi tersebut, rider jalan terus.

Eqina, sebagai institusi yang menjadi pijakan mayoritas stakeholders equestrian nasional, juga tak bergeming dari sanksi yang diberikan oleh EFI. Eqina merasa wajib untuk terus melangkah dengan landasan rule yang benar, apalagi dengan dukungan luar biasa dari masyarakat equestrian itu sendiri. Soliditas Eqina juga tak terpengaruh dengan berbagai cara inskontusional yang dilakukan EFI, termasuk dengan upaya 'penggusuran' dari keanggotaan di KOI dan KONI.

Salah satunya adalah dengan pemberian hak keanggotaan KONI untuk EFI melalui Rapat Umum Anggota (RAT) pada medio Februari di Bandung, Jabar, melalui upaya yang melenceng jauh dari prosedur. KONI, sebagai induk dari pengurus besar cabang olahraga di tanah air, dinilai sudah langsung melakukan langkah inskonstusional dengan langsung 'melengserkan' equestrian sebagai salah satu disiplin cabang berkuda tanpa meminta Pordasi, yang menaungi equestrian, untuk lebih dulu mengambil atau menempuh langkah-langkah sesuai aturan atau peraturan organisasi.

Tidak mengherankan jika PP Pordasi tampak solid dan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya, yang dalam hal ini tetap menjadi payung dari cabang equestrian itu sendiri. Mereka sangat faham, kedaulatan organisasi berada ditangan anggota. Mereka juga sangat faham, kebenaran bisa disalahkan atau dibengkokan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Dalam jalan kebenaran itu mereka terus melangkah.

GELAR KEGIATAN INTERNASIONAL

KARENA itu pula, tidak mengejutkan pula jika soliditas Eqina dan Pordasi mampu mengedepankan pemikiran yang visioner dalam upaya peningkatan prestasi atlet atau rider equestrian. Dengan dukungan penuh dari mantan-mantan atlet nasional baik yang berada di dalam mau pun luar negeri, terutama Singky Soewadji yang sangat kritis dan vokal, stakeholders Eqina-Pordasi kini tengah membahas kemungkinan menggelar 'event' equestrian internasional di mancanegara.

Dalam perjalanan liburannya ke Kuala Lumpur pekan lalu, Singky Soewadji bertemu dengan beberapa atlet equestrian masa lalu yang tinggal di negeri jiran itu, antara lain Handry dan Roy Ibrahim. Ketiganya membahas kemungkinan digelarnya pertandingan segitiga antara rider Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bisa saja dengan memperebutkan Piala Presiden. Jika memungkinkan, bisa melibatkan empat negara, dengan Brunei Darussalam.

Di luar itu, mereka juga sudah berbicara lebih jauh terkait kemungkinan 'mementaskan' rider Indonesia dalam perlombaan di Jerman, khususnya jika mereka menuai prestasi dari 'event' di lingkup negara ASEAN itu. Untuk dapat tidaknya tampil dalam perlombaan di Jerman, Singky dkk sudah juga membahasnya dengan atlet senior equestrian dari Satria Kinajungan yang tinggal di sana, yakni Sabine dan Britta. Dengan bisa ikut perlombaan di Jerman, jelas gengsinya jauh lebih dahsyat dibanding pentas equestrian SEA Games.

Menurut keterangan, sangat dimungkinjkan untuk bisa berkiprah atau bahkan menggelar 'event' regional bersama di mancanegara. Kemungkinan tak diperlukan izin dari FEI, derngan pertimbangan, mengikuti kompetisi antarklub atau interclub competition.

Tidak salah jika dalam jalan kebenaran itu mereka terus melangkah.

*** Tubagus Adhi adalah wartawan senior tinggal di Jakarta