Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Kementerian Perdagangan Dalang Mengapa Impor Komoditas Pangan Utama Tinggi

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menilai, sumber masalah utama dari tingginya impor komoditas pangan utama berupa padi, jagung dan kedelai

zoom-inlihat foto Kementerian Perdagangan Dalang Mengapa Impor Komoditas Pangan Utama Tinggi
Istimewa
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan catatan khusus terkait kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2015.

Ditulis oleh  : Hadi Winarto Staff FPKS DPR RI

TRIBUNNERS - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menilai, sumber masalah utama dari tingginya impor komoditas pangan utama berupa padi, jagung dan kedelai adalah kementerian perdagangan.

Legislator PKS dari dapil Sulawesi Selatan II, berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian setelah menerima data impor pangan 2015 yang meningkat dibanding tahun 2014. 

Kementerian Pertanian mendapat alokasi belanja dua kali lipat lebih besar dari anggaran belanja tahun sebelumnya, namun anggaran tersebut tidak bisa meredam naiknya angka impor komoditas pangan utama.

"Saya mendapat keterangan dari Kementerian Pertanian, bahwa angka produksi pangan utama meningkat, dan mereka memastikan memiliki data lapangan. Ketika saya tanya mengapa malah impor tinggi, jawaban yang saya terima, Kementerian Pertanian tidak pernah memberikan izin teknis atau memberi rekomendasi untuk impor," ujar Akmal.

Pada 1 Juli 2015,  BPS merilis perkiraan produksi padi tahun 2015 sebesar 75,55 juta ton berupa Gabah Kering Giling (GKG). 

Untuk perkiraan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 20,67 juta ton pipilan kering.

Sedangkan perkiraan produksi kedelai sebesar 998,87 ribu ton biji kering. 

Ini yang membuat BPS mengklaim produksi pangan terutama beras tertinggi pada tahun 2015 selama 10 tahun terakhir.

Ketika disandingkan pada rakor Evaluasi UPSUS Ditjen Tanaman Pangan di Karawang, pada 10-12 Desember 2015,  produksi padi nasional tahun 2015 mencapai 74,99 juta ton GKG, jagung 19,83 juta ton pipilan kering dan kedelai 982,97 ribu ton biji kering. 

Angka capaian ini menurut Akmal meleset hanya sedikit dari perkiraan BPS.

"Dengan meningkatnya produksi komoditas pangan utama di tahun 2015 dibanding 2014, sedangkan impor tetap tinggi dan pihak kementerian pertanian tidak memberikan rekomendasi impor dengan salah satu upaya pengetatan perizinan impor, menunjukkan ada lembaga yang menjadi sumber paradoks ini terjadi," ujar Akmal.

Regulator pemberi izin impor menurut Andi Akmal ada di Kementerian Perdagangan. Preseden buruk tingginya impor komoditas pangan utama ini, harus menggugah presiden RI untuk segera memanggil Kementerian Perdagangan, Kementan, Bulog dan Menko perekonomian untuk segera diminta komitmen pencapaian target swasembada pangan.

"Presiden harus menertibkan menteri perdagangan sebagai penanggung jawab utama tingginya impor pangan ini. Kinerjanya harus dievaluasi.  Bila satu semester ke depan masih tinggi impor pangan, sebaiknya presiden segera mengganti menteri perdagangan dengan yang lebih baik," tuturnya. 

Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved