Kemnaker Temui Perusahaan yang Berencana Melakukan PHK, Ini Hasilnya

Ditulis oleh :Biro Humas Kemnaker

TRIBUNNERS - Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil sejumlah perusahaan yang mengalami masalah dan berencana akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya.

Kepada sejumlah perusahaan tersebut, dijelaskan bahwa  sejatinya pemerintah tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar dilakukan langkah-langkah efisiensi untuk menyelamatkan para pekerja.

"Kita langsung melakukan klarifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan PHK. Kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya PHK terhadap para pekerja," Kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kemnaker Sahat Sinurat di Kantor Kemnaker pada Rabu (10/2/2016).

Sahat mengungkapkan untuk menangani masalah ini, Kemnaker telah menurunkan tim khusus untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan diantaranya adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Panasonic, PT Toshiba, dan Ford.

Menurut Sahat saat diminta klarifikasi, PT CPI menyatakan melakukan efisiensi karena harga minyak dunia mengalami penurunan.

Efisiensi dilakukan dengan pengurangan tenaga kerja asing (TKA), tak merekrut lagi TKA, kontrak kerja tak diperpanjang.

Namun langkah efisiensi tersebut, belum bisa membuat PT CPI mampu bertahan.

Akhirnya perusahaan kembali melakukan efisiensi terhadap karyawan dengan melakukan program penawaran pengunduran diri secara sukarela.

Rencananya yang akan memperoleh  PHK sebanyak  25 persen dari jumlah tenaga kerja sekitar 1.700 orang.

“Itu pengusaha bukan me-PHK, tapi pekerja yang mengambil mengundurkan diri karena ada  penawaran menarik berupa skema yang ditawarkan perusahaan, “ kata Sahat.

Terkait hal tersebut, Sahar mengatakan Kemnaker meminta  manajemen CPI dengan Kementerian ESDM agar menyelesaikan secara musyawarah atau perundingan secara  mufakat.

“Jadi Kemnaker dan Kementerian ESDM telah meminta agar CPI menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat, “ kata Sahat

Sementara menyinggung  Ford Motor Indonesia yang akan melakukan PHK, Sahat mengaku pihaknya sudah melakukan kordinasi terhadap pihak Ford, untuk mengetahui  apa persoalannya seraya meyakinkan agar menyelesaikan masalah secara mufakat.

"Jadi diakibatkan turunnya penjualan mobil. Yang dihentikan impor, penjualan, penutupan dealer mobilnya.  Karyawan Ford di Indonesia cuma 35 orang jumlah tenaga kerja. Yang banyak karyawan dealernya,“ tuturnya.

Sedangkan menyangkut PT Toshiba akan melakukan PHK karena adanya pergantian  kepemilikan  sehingga melakukan efisiensi 360 orang.

"Bagaimana prosesnya, kami menyarankan agar musyawarah mufakat. Saat ini tengah dilakukan perundingan secara bipartit dengan serikat pekerja," katanya.

Sementara hasil klarifikasi PT Panasonic ternyata terjadi merger menjadi PT Panasonic Gobel, Sahat mengatakan bukan menutup perusahaan atau pindah dari Indonesia. Tapi mengurangi pabrik dengan jumlah karyawan yang berjumlah 480 orang.

Namun kepada karyawan tersebut  ditawarkan pindah ke Ungaran (Jateng), Pasuruan (Jatim) dan Cileungsi (Jabar).

"Kepada pekerja yang tak mau pindah, diberikan paket kompensasi pesangon yang menarik. Yang bersedia pindah, diberikan pilihan ke tiga kota itu," katanya.

Upaya Cegah PHK

Sahat menambahkan PHK yang terjadi di tahun 2016 serupa dengan tahun 2014 dan 2015, yakni permasalahan  yang dialami dunia usaha akibat persaingan dan  turunnya harga minyak berdampak keseluruhan sektor.

Sahat mengatakan kepada perusahaan yang menghadapi masalah, sebaiknya perusahaan lapor dan berkordinasi dengan disnaker setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan.

Nanti disnaker dan Kemnaker akan fasilitasi carikan solusi-solusi penyelesaiannya.

"Seperti Kemnaker kordinasi dengan Kemenperin, Kementerian ESDM BKPM. Artinya pemerintah secara bersama-sama mengurai hambatan-hambatan yang dialami pengusaha dalam menjalankan bisnisnya," katanya.

Selama ini, kata Sahat pemerintah berupaya keras untuk mencegah terjadinya PHK terhadap pekerja. Para perusahaan yang berencana melalukan PHK diminta melakukan berbagai upaya efisiensi untuk menghindari terjadinya PHK.

"Seperti tadi diungkapkan, Pemerintah tidak menghendaki adanya PHK. Kita minta perusahaan berupaya sungguh-sungguh untuk mencegah PHK melalui berbagai cara misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur dan mengurangi shift, “ kata Sahat

Upaya lain yang bisa ditempuh perusahaan adalah membatasi / menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja ,meliburkan atau merumahkan pekerja / buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu upaya lainnya adalah tidak atau menperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis kontraknya serta  memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

"Namun kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, Pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik," tutur Sahat.

Pemerintah pun berharap agar terjaminnya pembayaran hak-hak bagi pekerja jika terjadinya PHK. Sikap pemerintah berikutnya akan mengembangkan program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK untuk alih ketrampilan.“Setelah memperoleh keterampilan, pemerintah mendorong pekerja untuk memperoleh bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), “ katanya.