Mensos: Tahun 2016, 125 Ribu Lanjut Usia Terlantar Disasar PKH

Ditulis oleh : Humas Kemensos

TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pendistribusian kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Manokwari, Papua Barat, telah menyasar 6.016 Keluarga Sangat Miskin (KSM).

"Besok akan diserahkan beberapa kartu PKH. Untuk hari ini, telah diserahkan kartu PKH bagi 6.016 KSM, ” ujar Mensos saat kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (4/4/2016).

Pada Juni 2016, kata Mensos, diharapkan ada percepatan pendataan bantuan sosial (bansos) untuk PKH.

Selain PKH, juga ada bantuan untuk lanjut usia (lansia) tidak mampu di atas 70 tahun ke atas, serta penyandang disabilitas.

"Tadi sudah disampaikan kepada ibu Wabup agar pada Juni 2016 ini dipercepat pendataan untuk bansos PKH. Sebab, selain PKH juga diberikan bantuan bagi lansia tidak mampu, serta penyandang disabilitas,” ucapnya.

Bagi lansia tidak mampu di atas 70 tahun, sebelumnya diberikan kepada 30 ribu penerima dan tahun ini ditambah menjadi 125 ribu penerima.

Sedangkan, Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) dari 22 ribu naik menjadi 163 ribu orang.

“Disabilitas berat mendapatkan Rp 300 ribu per bulan 3 kali cair setahun, lansia tidak mampu Rp 200 ribu 3 kali cair setahun. Namun, untuk PKH disesuaikan kondisi penerima, jika hamil dan memiliki bayi diberikan Rp 1,2 juta 4 kali cair dalam setahun," katanya.

"Jika kondisi penerima PKH tersebut, memiliki anak usia sekolah 6 – 21 tahun, maka diberikan bantuan siswa SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta dengan 4 kali pencairan dalam setahun, dan pencairan bulan ini semua se-Indonesia tetap Rp 500 ribu," terangnya.

Untuk kartu disabilitas dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait 23 kementerian/lembaga.

Saat ini, sedang disiapkan draft awal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Peraturan Presiden (Perpres), serta untuk pembentukan Komisi Nasional (Komnas) disabilitas.

"Draft awal disiapkan Kemensos dan untuk Perpres pembentukan Komnas Disabilitas harus didiskusikan dengaan TPDI dan HWDI, tapi Kemensos telah menyiapkan draft awal untuk bahan diskusi sebelum diharmonisasi dengan kementerian/lembaga sebelum nanti menjadi Perpres, ” katanya.

Jika dikerucutkan dari PP bisa menjadi 11 PP. Salah satunya, terkait kartu disabilitas yang sedang dikelililngkan tersebut.

Sebab, ada benefit antara disabilitas dengan disabilitas berat, tapi lebih sebagai penanda dan mempermudah gerak sekaligus pemenuhan hak-hak.

“Namun yang pasti bukan Kemensos yang usul, melainkan kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan bagian apa, Kementerian Perhubungan bagian apa? Keuangan bagian apa, BUMN bagian apa. Sehingga hal itu menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas,” tandasnya.