Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Tidak Miliki Program Atasi Kemacetan ITW Kecam Pemprov DKI dan Polda Metro

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengecam keras Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya karena tidak memiliki program jangka pendek untuk mengatasi kemacetan he

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014). Pemandangan seperti ini sering kali terjadi dibeberapa ruas jalan protokol Ibu Kota dan hingga saat ini menjadi tambah macet seiring banyaknya mobil-mobil murah. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Ditulis oleh : Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW

TRIBUNNERS - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengecam keras Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya karena tidak memiliki program jangka pendek untuk mengatasi kemacetan hebat yang setiap saat terjadi di seluruh penjuru ibukota Jakarta.

Kemacetan kian menyusahkan masyarakat,saat hujan turun, seperti yang terjadi di ruas jalan Sudirman, pada Senin (23/5/2016) malam.

"Mereka sudah kehilangan akal dan akhirnya membiarkan masyarakat berjibaku menghadapi kemacetan yang luar biasa di jalan raya,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan.

Menurutnya, pasca dicabutnya kebijakan 3:1, kemacetan menjadi hantu menakutkan bagi warga pengguna jalan di Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Kemacetan semakin tak terkendali dan terjadi setiap saat di hampir semua ruas jalan di ibukota Jakarta.

“Dalam jangka pendek, Pemprov DKI dan Polda Metro nyaris tidak melakukan apapun untuk mengatasi kemacetan yang semakin hebat yang membuat warga semakin stres,” kata Edison.

ITW menyayangkan, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya tidak memiliki program atau rekayasa lalu lintas jangka pendek yang bisa menjadi solusi mengurai kemacetan.

Padahal, kedua instansi tersebut khususnya Polda Metro wajib mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Anehnya, Edison mengungkapkan, justru Pemprov DKI sibuk dengan proyek-proyek yang dijanjikan bisa mengatasi kemacetan, seperti pembangunan ruas jalan tol dalam kota, dan proyek simpang susun Semanggi.

Sehingga menuai kecurigaan ada apa dibalik proyek-proyek yang tentu beraroma bisnis dan untung rugi tersebut.

Padahal, lanjut Edison, penyebab utama kemacetan karena pemerintah tidak mampu mengendalikan populasi kendaraan di Ibukota Jakarta.

Jumlah kendaraan setiap hari bertambah, bahkan di Jakarta sudah mencapai 15 juta kendaraan, sehingga ruas jalan tidak mampu menampung.

Kondisi semakin runyam, khususnya ruas jalan yang dilintasi Bus Transjakarta, karena satu jalur pada ruas jalan tersebut dijadikan jalur khusus untuk lintasan Bus transjakarta.

Kemudian, tambah Edison, penyebab lainnya adalah masih rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat, dan penegakan hukum yang belum maksimal.

Seharusnya, Edison menyarankan, dalam kondisi kemacetan parah seperti saat ini, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya segera melakukan upaya pembatasan pergerakan kendaraan. Disusul pengadaan transportasi angkutan umum yang bisa mewujudkan kamseltibcar lalu lintas, terintegrasi keseluruh penjuru ibukota dan terjangkau secara ekonomi.

Upaya itu dilaksanakan bersamaan dengan kampanye tertib lalu lintas secara konsisten dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Agar timbul rasa memiliki disusul dengan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa tertib lalu lalu lintas adalah kebutuhan.

Tetapi,kata Edison, pemerintah tidak boleh lupa untuk menggodok kebijakan moratorium penjualan kendaraan baru yang berlaku di Jakarta dan wilayah penyangga, seperti Bekasi, Tangerang dan Depok.

“ Kebijakan moratorium waktunya bisa diberlakukan berjangka,selama lima tahun atau tiga tahun,disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Edison.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved