Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Tekan Dwelling Time Tidak Berkorelasi Positif dengan Penurunan Biaya Logistik

Pemindahan ini tidak harus memperhatikan apakah peti kemas yang dipindah sudah selesai proses clearance-nya atau belum

Warta Kota/Henry Lopulalan
Suasana bongkar muat di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjungpriuk, Tanjungpriuk, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2014). Presiden terpilih Joko Widodo akan membenahi semua pelabuhan di Indonesia. Salah satu yang dibenahi adalah dwelling time atau waktu tunggu kapal sejak bersandar hingga barang keluar pintu pelabuhan.(Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Oleh :  Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi

JAKARTA - Isu dwelling time (DT) terus menggelinding sejak disuarakan oleh Presiden Joko Widodo ketika meresmikan pengoperasian Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu.

Sayangnya, keinginan Kepala Negara untuk menekan DT tidak dibarengi dengan pemahaman yang sajeg Sehingga, alih-alih menyelesaikan permasalahan, yang ada malah menambah rumit situasi bisnis pelabuhan nasional.

Pada giliran selanjutnya, operator pelabuhan dipastikan akan menderita kerugian.

Untuk menekan DT, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini tengah dibahas intensif dan diharapkan akan diberlakukan sebulan ke depan di seluruh pelabuhan utama di Tanah Air.

Dari pemberitaan media massa terkait Perpres tersebut, terkesan aturan itu hanya mengikuti pola pikir atau logika Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah ada –dalam hal ini Permehub No. 117 tahun 2015 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) Di Pelabuhan Tanjung Priok. Di sinilah persoalan DT makin jauh dari penyelesaian yang diharapkan.

Sesuai dengan arahan Permenhub di atas, semua peti kemas yang ada di container yard (lini 1) harus segera dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara atau TPS (lini 2) jika sudah melebihi masa penumpukan yang diizinkan, yaitu selama dua hari.

Pemindahan ini tidak harus memperhatikan apakah peti kemas yang dipindah sudah selesai proses clearance-nya atau belum.

Yang menjadi persoalan, publik beranggapan dengan dipindahkannya peti kemas setelah dua hari ditumpuk di CY, maka DT dinilai dua hari. Ini jelas persepsi yang salah.

Dengan praktik seperti itu upaya menekan dwelling time telah merugikan operator pelabuhan -BUMN kepelabuhanan maupun operator terminal-terminal peti kemas yang dikelola oleh pihak ketiga.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved