Tribunners / Citizen Journalism

Isi RUU Penyiaran yang Baru, Antara Harapan dan Ketidakpastian

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui Pemerintah dan DPR RI akan menggantikan Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Isi RUU Penyiaran yang Baru, Antara Harapan dan Ketidakpastian
KPI.GO.ID
Ishadi SK 

Oleh Ishadi SK, Ketua umum ATVSI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan undang-undang penyiaraan  (“RUU Penyiaran”) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada akhir masa sidang ini dan disahkan sebagai RUU Penyiaran inisiatif DPR.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Abdul Kharis Almansyuri, Ketua Komisi I DPR RI dalam jumpa dengan wartawan beberapa waktu lalu.

Artinya, RUU Penyiaran tersebut sudah melewati pembahasan yang mendalam baik diantara anggota PANJA (Panitia Kerja) Penyiaran yang ditugaskan Komisi I DPR RI untuk menyusun RUU Penyiaran yang baru, maupun diantara anggota-anggota Baleg Badan Legislatif) yang bertugas melakukan harmonisasi pasal demi pasal agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya, termasuk berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kerangka Uji Materil.

Dalam menjalankan tugasnya, sejak dua bulan terakhir, Baleg DPR RI telah melakukan berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan stakeholder industri penyiaran Indonesia untuk mendapatkan masukan, saran dan pendapat terhadap RUU Penyiaran.

Mulai dari  pemerintah yang diwakili Kemkominfo, KPI, berbagai asosiasi penyiaran televisi, asosiasi radio, TVRI dan RRI, kalangan akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

RDP ini untuk memastikan RUU Penyiaran tersebut dapat menjadi landasan terciptanya keberlangsungan usaha penyiaran Indonesia menuju industri penyiaran yang mandiri, sehat, kuat dan dapat bersaing di dunia internasional.

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui Pemerintah dan DPR RI akan menggantikan Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan menjadi landasan utama dari pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (“TV FTA”) analog menjadi digital.

Berdasar konsensus yang diterima oleh mayoritas Negara-negara  anggota ITU (International Telecommunication Union), batas akhir (deadline) dari penggunaan fekuensi analog di Region 1 dan wilayah perbatasan antar negara, atau yang dikenal dengan analog switch off (“ASO”) atau digital switch over (“DSO”)  adalah 15 Juni 2020.

Kecuali untuk negara-negara di Region 3 (termasuk Indonesia), negara-negara  anggota ITU dapat menetapkan tanggal lain sesuai dengan kondisi industri penyiarannya.

Halaman
1234
Editor: Choirul Arifin
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved