Tribunners / Citizen Journalism

Partai Politik dan Oligarki

Multipartai setelah reformasi memang lebih baik ketimbang satu partai ditambah dua partai pelengkap di masa Orde Baru.

Partai Politik dan Oligarki
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Direktur SETARA Institute Hendardi. 

Dampak disorganisasi masyarakat itu memuluskan jalan bagi suatu pengorganisasian ulang kekuasaan (reorganizing power) oligarki (Robison dan Hadiz: 2004). Partai-partai politik berada dalam jangkauan mereka sebagai jalan untuk menguasai aparatur negara, yaitu parlemen dan pemerintahan.

Keunggulan oligarki terletak pada kekuatan bisnis dan uang, selain politik. Keunggulan ini pula yang menyebabkannya dapat menemukan jalan kembali dan terus bertahan dalam situasi politik yang berubah. Lagi pula, perubahan berlangsung melalui institusi-institusi politik tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu kekuasaan oligarki.

Karena itu, tak heran jika banyak parpol berada dalam cengkeraman oligarki. Golkar misalnya, meski dibesarkan di dalam negara Orde Baru, tetap bisa menjadi kendaraan politik penting bagi oligarki dalam berebut sumber daya negara hingga kini. Hal ini sekaligus menandai perubahan tipe dari oligarki sultanik ke oligarki penguasa kolektif (Winters: 2011).

Oligarki juga tak lagi menumpuk di Golkar. Mereka pun saling bersaing, dengan menyeberang partai lain atau membentuk partai baru. PDIP yang awalnya sebagai oposisi, juga menarik masuk sejumlah pengusaha atau pebisnis untuk menduduki jabatan di partainya. PAN tak ketinggalan mengikuti jejak yang sama, menyediakan posisi pada pebisnis.

Gejala masuknya oligarki dalam parpol semakin tak terbendung. Partai Demokrat yang muncul setelah Pemilu 1999, tetap tak terlepas dari jangkauan oligarki hingga SBY bisa melenggang dua periode terpilih jadi presiden. Dalam periode ini pula terselip skandal bailout Bank Century serta “mafia migas”.

Berturut-turut, mereka yang hengkang dari Golkar membesut beberapa partai baru. Prabowo Subianto bersama adiknya Hashim, yang juga seorang konglomerat, mengibarkan Partai Gerindra. Wiranto mendirikan Partai Hanura yang kini diketuai seorang pengusaha. Belakangan “putra Cendana”, Tommy Soeharto membesut Partai Berkarya.

Gejala oligarki menguasai partai ditunjukkan pula dengan Surya Paloh, seorang konglomerat media dan properti, yang memimpin Partai Nasdem. Konglomerat yang sama, Hary Tanoesoedibjo, mengerek partai baru, Partai Perindo.

Partai baru lainnya, Partai Garuda, disebutsebut ada keluarga Cendana di belakangnya. PKB di bawah sentuhan Muhaimin Iskandar, juga menarik beberapa pengusaha.

Begitulah gejala oligarki menguasai parpol, maka politik ditentukan oleh kekuatan uang dan kepentingan bisnis. Sehingga demokrasi elektoral – Pemilu Legislatif dan Presiden, serta Pilkada – selalu dilumuri “politik uang” (money politics), serta buahnya banyak politikus DPR dan DPRD maupun pejabat politik dililit kasus korupsi dan suap. Politik ini semakin meneguhkan “negara korup”.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved