Tribunners / Citizen Journalism

Kontroversi Putusan Praperadilan Kasus Bank Century

Putusan Praperadilan kasus Bank Century menimbulkan “kontroversi” karena Hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono cs menjadi Tersangka

Kontroversi Putusan Praperadilan Kasus Bank Century
capture video
Boediono 

Oleh: Tommy Djaja SH MH

Putusan Praperadilan kasus Bank Century menimbulkan “kontroversi” karena Hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono cs menjadi Tersangka padahal kewenangan untuk menetapkan status Tersangka merupakan domain KPK sebagai Penyidik.

Memang Hakim mempunyai “Kebebasan untuk mengadili”, akan tetapi “kebebasan Hakim untuk mengadili” ada batasnya.

Menurut aliran penemuan hukum Soziologische Rechtsschule yang dianut di Indonesia, bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai “kebebasan yang terikat” atau “keterikatan yang bebas”.

Hakim mempunyai kebebasan untuk melakukan interpretasi hukum, konstruksi hukum, penalaran, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi Hakim tetap terikat pada Undang-Undang, sesuai dengan sistem hukum Civil Law yang dianut di Indonesia yang mengutamakan Undang-Undang.

Interpretasi hukum dilakukan oleh Hakim dalam hal Undang-Undang/ Peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas, normanya kabur, atau mengandung makna ganda. Interpretasipun dilakukan dengan tetap berpegang pada bunyi
teks Undang-Undang, dengan tujuan untuk menemukan maksud pembuat Undang-Undang.

Sedangkan konstruksi hukum/penalaran dilakukan oleh Hakim apabila tidak ditemukan pasal Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus hukum yang dihadapi atau Peraturannya memang tidak
ada, jadi terdapat kekosongan hukum/UU.

Dalam praktek juga ditemukan Hakim melakukan Contra Legem (Mengenyampingkan pasal UU). Contra Legem dilakukan dengan syarat jika suatu pasal UU/Peraturan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Akan tetapi jika UU/Peraturannya ada dan sudah jelas, normanya tidak kabur, serta masih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat maka Hakim harus menerapkan Peraturan/UU tsb, dan tidak perlu diinterpretasi, dilakukan konstruksi hukum atau Contra Legem.

Jadi kebebasan Hakim dalam aliran Soziologische Rechtsschule yang dianut di Indonesia tidaklah sebebas dalam aliran Freirechtslehre yang tanpa batas.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved