Tribunners / Citizen Journalism

KPAI Dorong Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif Perubahan NISN ke NIK

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempertanyakan kesiapan dan sosialisasi dari pemerintah atas kebijakan pengintegrasian ini.

KPAI Dorong Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif Perubahan NISN ke NIK
Glery Lazuardi
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti 

Kebiasaan yang seringkali terjadi di satu kementerian saja persoalan tidak bisa tuntas karena solusinya di lempar kesana kemari. Sudah jelas terbayang beratnya beban para orangtua mengurus hak pendidikan anak-anaknya yang akhirnya berdampak pula pada pemenuhan hak-hak atas pendidikan dan hak akses ke sekolah negeri terdekat.

Sistem pengaduan harus disertai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sehingga saat masyarakat melapor ke posko pengaduan mendapatkan solusi yang jelas dan tidak di pingpong ke sana kemari.

Ketiga, Pembagian Zonasi yang tepat dan berkeadilan oleh Pemerintah Daerah

Berkaca dari PPDB sistem zonasi tahun 2018, dimana pembagian zonasi tidak dilakukan akurat oleh Dinas-dinas Pendidikan di daerah karena terdesaknya waktu.

Maklum saja, aturan baru keluar awal Mei 2018, sementara kebijakannya sudah langsung di laksanakan pada awal Juli 2018, maka untuk pelaksan aan PPDB 2019 ini, Dinas Pendidikan di daerah wajib memahami kondisi daerahnya, seperti jumlah dan penyebaran sekolah negeri, kepadatan penduduk di suatu tempat dengan ketersediaan jumlah sekolah negeri, dan lain-lain.

Hal ini penting agar setiap anak tidak kehilangan haknya dalam mengakses sekolah negeri terdekat dari rumahnya.

PPDB 2018 lalu, ditemukan banyak kasus karena pembagian zonasi tidak mempertimbangkan jumlah penduduk dengan ketersediaan sekolah negeri di wilayah tersebut.

Keempat, Pemerataan sarana prasarana pendidikan di semua sekolah negeri

Ketika membahas tentang wajib belajar 12 tahun dan PPDB berbasis zonasi, masalah yang selalu menyeruak kepermukaan diantaranya adalah mengenai minimnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang cukup bagi semua anak Indonesia.

Selain itu juga soal jumlah sekolah negeri yang tidak memadai di setiap zonasi, pemenuhan hak pendidikan setiap anak yang masih kurang direspon secara maksimal oleh pemerintah daerah sehingga masih ditemui anak-anak yang tidak sekolah maupun yang putus sekolah, dan berbagai modus kecurangan yang muncul ketika PPDB

Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved