Tribunners / Citizen Journalism

Sekali Lagi, PPP “Hattrick”

Romy, sapaan akrab anggota Komisi XI DPR RI itu, ditangkap KPK pada “Jumat keramat”, 15 Maret 2019 dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur.

Sekali Lagi, PPP “Hattrick”
Ist/Tribunnews.com
Sumaryoto Padmodiningrat. 

Dari kasus Romy, SDA dan Luthfi Hasan, kita berkesimpulan bahwa ternyata uang, termasuk uang haram, tak pernah pandang bulu. Ia bisa menggoda siapa saja, tak terkecuali ketua umum parpol berbasis agama.

Uang juga tak pernah pandang bulu apakah seseorang itu alim atau tidak, dari keturunan orang hebat dan berintegritas atau tidak.

Romy adalah keturunan orang-orang hebat dan berintegritas, baik ayahnya, ibunya, maupun kakek buyutnya. Mengapa ia bisa terjerat korupsi? Jawabnya sederhana: uang menggoda siapa saja!

Dari kasus Romy, SDA, dan Luthfi serta elite-elite politik lainnya kita juga bisa berkesimpulan bahwa ternyata tabiat politisi, apakah politisi dari parpol sekuler (nasionalis) atau dari parpol berbasis agama, tidak jauh berbeda.

Bila politik diibaratkan sebagai hutan belantara, maka ketika sudah masuk politik, seseorang tidak bisa selamanya menjadi kambing atau rusa, sesekali ia harus menjadi serigala, harimau atau bahkan singa si raja hutan supaya bisa bertahan.

Bila tidak, maka ia akan menjadi mangsa. Homo homini lupus.

Dari kasus Romy, SDA, dan Luthfi serta elite-elite politik lainnya kita juga berkesimpulan bahwa korupsi ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang butuh atau kekurangan uang, melainkan juga dilakukan oleh mereka yang berkelimpahan uang.

Ada dua jenis korupsi, yakni “corruption by need” dan “corruption by greed”. Berkaca dari kasus Romy, SDA dan Luthfi maupun kasus-kasus korupsi lainnya yang terjadi di Indonesia, ternyata “corruption by greed” lebih dominan daripada “corruption by need”.

Kebanyakan korupsi dipicu oleh faktor keserakahan darpada faktor kebutuhan.

Kasus Romy dan SDA juga kian membuktikan bahwa korupsi di Indonesia telah benar-benar “sempurna”, meliputi lembaga yang mengurus kesehatan rohani (akhlak atau moral), yakni Kemenag, lembaga yang mengurus kesehatan jasmani, yakni Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Kesehatan, dan lembaga yang mengurus pendidikan (otak), yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di empat kementerian tersebut membuktikan hal itu. Setujukah Anda?

Drs H Sumaryoto Padmodingrat MM: Mantan Anggota DPR RI.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved