Tribunners / Citizen Journalism

KPK Jangan Serahkan Penyidikan 2 Oknum Jaksa kepada Kejaksaan Agung

Karena yang hendak ditindak bukan hanya pelakunya melainkan sistem yang korup pada Instansi dimana pelakunya berasal.

KPK Jangan Serahkan Penyidikan 2 Oknum Jaksa kepada Kejaksaan Agung
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Advokat Petrus Selestinus usai menghadiri Konferensi pers terkait pemberian kuasa kepada 149 advokat yang akan menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ketua FPI Muhammad Rizieq Shihab, yang digelar PP PMKRI di Gedung Margasiswa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). 

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi

TRIBUNNEWS.COM - KPK seharusnya menolak permintaan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk menangani sendiri, kasus dugaan suap 2 oknum Jaksa yang di OTT oleh KPK tanggal 28 Juni 2019 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Alasannya karena permintaan Jaksa Agung dimaksud beraroma "nepotisme" dan patut diduga bertujuan untuk melindungi kroni-kroninya dan korps Kejaksaan sebagai lembaga Penegak Hukum yang gagal mengemban misi Pemberantasan Korupsi.

Masyarakat pencari keadilan sering dijadikan ATM oleh oknum-oknum Jaksa ketika berurusan dengan Kejaksaan, termasuk dalam soal pra-penuntutan dan rentut.

OTT KPK tidak semata-mata bertujuan hendak menindak pelakuhya, akan tetapi OTT KPK juga merupakan sebuah sistim penindakan yang bertujuan untuk memberantas pola korupsi yang sistemik yang berlangsung suda lama melalui observasi, penyadapan dan lain-lain.

Baca: Pengamat: Saling Nyinyir Pendukung Masih Terjadi, Tiba-tiba Elite Bermain Mata dengan Penguasa

Karena yang hendak ditindak bukan hanya pelakunya melainkan sistem yang korup pada Instansi dimana pelakunya berasal.

Dengan demikian OTT KPK sudah masuk dalam sebuah rangkaian sistim penindakan melalaui fase penyelidikan dan penyidikan yang tidak boleh dipindahtangankan kepada Penegak Hukum lain di luar KPK.

Yang mengherankan adalah, mengapa Jaksa Agung M. Prasetyo hanya meiminta 2 oknum Jaksa yang di OTT untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung, sementara pelaku lainnya termasuk Aspidum Kejati DKI Jakarta, Sdr. Agus Winoto, SH. tetap ditangani oleh KPK.

Permintaan Jaksa Agung M. Prasetyo inilah yang tidak masuk akal bahkan merupakan bentuk lain dari uapaya menghambat penyidikan secara tidak langsung terhadap perkara OTT yang tengah dilakukan oleh KPK.

Ini juga menjadi bukti bahwa Jaksa Agung M. Prasetyo telah gagal selama 5 (lima) tahun tidak mampu membangun sistem pemberantasan korupsi di internal Kejaksaan.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved