Tribunners / Citizen Journalism

Kabinet Jokowi Maruf

KH Imam Jazuli Wacanakan Kementerian Pesantren Dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Radikalisme dan fundamentalisme Islam semacam ini hanya bisa dihadapi oleh kaum santri dan tradisi pesantren.

KH Imam Jazuli Wacanakan Kementerian Pesantren Dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf
Istimewa
Sekolah Pendidikan Politik yang digagas oleh Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, Lc., MA., ini bertujuan untuk memberi layanan edukasi dan advokasi bagi alumni pesantren yang ingin terjun di dunia politik, khususnya untuk para calon legislator di DPRD II, DPRD I, DPR RI dan DPD RI. 

Prof. Dr. Mahfud MD, prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, dan lainnya mengatakan bahwa dana radikalisme Islam di Indonesia sangat besar, dibawa dari negara luar.

Hal ini bukan omong kosong, tetapi begitulah kenyataannya. Pondok pesantren tidak berdaya di hadapan dana asing yang sengaja diperuntukkan mendukung dan mengkembangbiakkan radikalisme di Indonesia. Ibarat berperang, alutsista kita kalah telak.

Pembentukan Kementerian Pesantren adalah jalan satu-satunya, terlebih untuk menangkal radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia.

Pembentukan kementerian tersendiri untuk pesantren adalah penghargaan negara terhadap kaum santri, yang telah berjasa membentuk identitas kebangsaan, baik di era kerajaan, era kolonialisme, hingga paska kemerdekaan.

Pembentukan Kementerian Pesantren adalah simbol revitalisasi peran santri yang selama ini terpinggirkan sekali pun telah banyak berkontribusi pada negara.

Selain itu, ia juga bertugas mengembalikan jati diri dan identitas kebangsaan yang “dikorupsi” oleh radikalisme dan fundamentalisme ini.

Bangsa ini adalah bangsa yang adiluhung, adem ayem, tentrem toto raharjo. Islam di bumi Nusantara betul-betul berwajah rahmatan lil alamin.

Namun, identitas ini perlahan-lahan disamarkan, diselewengkan dan dihapus. Sehingga putra bangsa kita menjadi buta dan kalap.

Mereka limbung dan pada akhirnya jatuh ke dalam jebakan jaringan radikal yang pendanaannya melebihi anggaran pemerintah sendiri.

Putra-putri bangsa yang mulai kalap itu, mereka terbakar semangat seruan khilafah, menuduh NKRI sebagai negara kafir, Pancasila sebaga ideologi thaghut, dan UUD ’45 sebagai undang-undang Dajjal yang dinilai tidak mencerminkan syariat agama.

Halaman
1234
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved