Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Prespektif Negara Hukum Indonesia

Penerapan Omnibus law di Indonesia merupakan terobosan baru, karena konsep seperti ini belum pernah diterapkan di Indonesia

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. 

Oleh:  Wakil Direktur Pusat Bantuan Hukum
Universitas Islam Jakarta, Hermansyah Putra, S.H.,M.M.

TRIBUNNEWS.COM - Terpilihinya Jokowi – Maruf Amin dalam kancah pemilu 2019, sesungguhnya tidak hanya menandakan pergeseran positioning pemerintahan, lebih dari itu memunculkan gagasan payung hukum (umbrella act) yang sejak semula didengungkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat pidato pelantikannya, yang kemudian direalisasikan melalui arahan kepada kabinetnya untuk membuat peraturan perundang-undangan guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan peranan usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM), serta meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Menurut data BKPM mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3 persen menjadi Rp195,1 triliun.

Capaian ini menjadi realisasi investasi kurun waktu 2014-2019.

Meski tumbuh dari kuartal I 2018.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah guna membangkitkan gairah investasi di Indonesia sekaligus meng-harmonisasikan peraturan melalaui penerapan Omnibus Law.

Disamping itu menurut Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto rancangan Perundang-undangan Omnibus law merupakan salah satu cara untuk menghilangkan ego sektoral kementerian.

karenanya pemerintah harus merombak besar-besaran pasal-pasal terkait perijinan di bidang investasi di 72 undang-undang lewat satu undang-undang baru ( omnibus law).

Hal senada juga disampaikan Menko Perekomian Airlangga Hartarto keberadaan Omnibus Law akan membuat penyederhanaan perizinan mulai dari izin lokasi, IMB, Lingkungan sebagai syarat Berinvestasi yang tentunya akan punya daya jangkau yang luas.

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tak menikmati perang dagang, sebanyak negara kawasan Asia Tenggara lainnya dikarenakan kepastian hukum dan pertanahan Indonesia dianggap kurang baik, sebagaimana disampaikan Ketua IKADIN.

Halaman
123
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved