Tribunners / Citizen Journalism

Prabowo Subianto “Jenderal Komedian” di Panggung Natuna

Tidak perlu terkejut ketika kedaulatan diinjak-injak di perairan Natuna, Prabowo (2020) sebagai Menhan tetap menyatakan China sebagai negara sahabat.

Prabowo Subianto “Jenderal Komedian” di Panggung Natuna
Pesantren Bina Insan Mulia/Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Prabowo Subianto “Jenderal Komedian” di Panggung Natuna
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Jika mau menilai jejak politik Prabowo Subianto sejak Pilpres hingga diangkat jadi Menhan, pernyataan Komedian Amerika Groucho Marx patut dipertimbangkan. “Politik adalah seni melihat masalah, menemukannya dimana saja, mendiagnosisnya dengan cara salah, dan memberikan resep yang salah.”

Pada debat Pilpres kelima di Hotel Sultan, Jakarta (13/4/2019), Prabowo menyebut Indonesia harus belajar pada China.

“Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok dalam 40 tahun. Dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan. Kita harus berani belajar dari yang hebat.”

Dua tahun lalu, tanggal 21 September 2018, Prabowo memang sudah pro-China. Ketika menghadiri Hari Ulang Tahun Republik Rakyat Tiongkok ke-69, Hotel Shangrila Jakarta, Prabowo sudah mengatakan agar hubungan RI dan RRT ditingkatkan. “Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia.”

Tidak perlu terkejut ketika kedaulatan diinjak-injak di perairan Natuna, Prabowo (2020) sebagai Menhan tetap menyatakan China sebagai negara sahabat. Demi membela Prabowo, Staf Khusus Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengutip prinsip diplomasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.”

Penulis bersyukur, Prabowo tidak terpilih jadi presiden. Andai saja sejak awal turut mendukung pencalonan Prabowo, tentu hati penulis akan sesakit seperih hati Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai hari Lubis, yang meminta Presiden Jokowi mencopot Prabowo dari jabatan Menhan. Padahal, PA 212 sempat usung jargon: “Tentara-Ulama Haga Mati!”. Tentu saking sayang dan cintanya pada Prabowo.

Tetapi, politik memang seni menemukan masalah di mana saja. Prabowo telah membuktikan sendiri kesalahan prediksinya bahwa Indonesia Bubar di tahun 2030. Yang benar, kedaulatan Indonesia sudah dibubarkan tahun 2020 oleh Menhan sendiri.

Terlalu lama jika harus menunggu 10 tahun lagi. Karenanya, bagi Prabowo, pelanggaran kedaulatan di Natuna harus disikapi dengan damai dan bersahabat.

Tentu saja, mengoreksi rekam jejak sikap dan pernyataan politis Prabowo dari sudut pandang orang lain akan menjadi subjektif. Namun, penulis kira, komedi tetap komedi. Bahkan jika harus menganalisis Prabowo dari sudut pandang para pendukungnya sendiri.

Semisal, pada saat Prabowo mendorong pemerintah Indonesia diharuskan belajar kepada China, Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Hasyim Djojohadikusumo, ingin mengoreksi pemerintah yang dekat pada China.

Hasyim mengatakan, kubu Prabowo akan meninjau proyek bersama dengan Tiongkok yang masuk dalam kebijakan One Belt One Road (OBOR). Hingga muncul dugaan publik, Indonesia beralih kiblat dari Tiongkok ke Amerika.

Yang lebih keras dari Hasyim Djojohadikusumo adalah pernyataan Anggota BPN yang lain, Harryadin Mahardika. Dia mengatakan, “ketika Pak Prabowo kelak jadi presiden, kerja sama dengan China harus dibatalkan.” Kerja sama yang dimaksud adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Satu persoalan yang sama disikapi dengan cara berbeda: bersahabat dengan China atau memutus kontrak dengan China? Menjadi bangsa berdaulat agar tidak bubar tahun 2030 atau bersikap ‘cool’ dan berdamai saat kedaulatan negara diinvasi oleh asing? Sungguh kasihan dan miris hati melihat nasib para pendukung politisi yang lidahnya bercabang dua seperti ini.

Dalam membela kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa, sikap PBNU sudah sangat jelas. Sikap ini tidak reaksioner seperti lidah-lidah para politisi itu. Maklumat berisi desakan pemerintah menegakkan kedaulatan negara di Natuna digali dari sejarah panjang perjuangan para kiai dan santri. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, santri dan kiai telah memilih mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan.

Ketika kemerdekaan itu telah di tangan, kemudian datang invasi baru, kiai dan santri kembali bangkit tanpa banyak kata. Resolusi Jihad 1945 bagaikan “bedug” yang membangunkan para santri untuk bangun dari tidurnya dan memulai beribadah; ibadah kebangsaan. Yaitu, mati syahid membela tanah air. PBNU melihat, bedug itu harus ditabuh sekali lagi. Sebab, pemerintah dan penguasa sudah tertidur pulas. Dan juga terlalu banyak mengkhayal, menceracau dalam bicara, padahal kedaulatan telah diinjak-injak di Natuna.

*Penulis adalah Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.








Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved