Tribunners / Citizen Journalism

Prestasi Pemerintahan Jokowi dan Ancaman yang Harus Diwaspadai

Pernyataan Presiden Jokowi, yang mencerminkan semangat nasionalisme tinggi, tersebut sudah sesuai dengan Maklumat PBNU 2020

Prestasi Pemerintahan Jokowi dan Ancaman yang Harus Diwaspadai
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Prestasi Pemerintahan Jokowi dan Ancaman yang Harus Diwaspadai

Oleh: Imam Jazuli, Lc., M.A*

“Yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada tawar-menawar, mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita, tidak ada tawar-menawar,” ujar Jokowi dengan mantap sekali. Inilah satu prestasi politis pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal tahun 2020 ini. Dua prinsip dasar berpikir, idealisme yang merujuk pada makna kedaulatan dan pragmatisme yang mengacu pada wilayah teritori negara, menopang pemikiran politik bapak presiden.

Pernyataan Presiden Jokowi, yang mencerminkan semangat nasionalisme tinggi, tersebut sudah sesuai dengan Maklumat PBNU 2020 yang menyerukan mati syahid demi membela kedaulatan negara. Bukan saja Jokowi, Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut tak ada tawar-menawar soal kedaulatan NKRI di Natuna dan tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, Nahdliyyin selalu siap sedia jadi mitra pemerintah, pemberi saran dan masukan, dan garda terdepan membela negara.

PBNU, Kiai Said Aqil Siroj, dan seluruh kader-kader Nahdliyyin turut mengapresiasi semangat nasionalisme pemerintahan Jokowi seperti dalam kasus Natuna. Pernyataan presiden terkait Natuna kali ini mengingatkan pada prinsip berpolitik dari Marcus Tullius Cicero. “Nothing more noble, nothing more venerable than fidelity.” Tidak ada yang lebih berharga dan patut dipuja dibanding dari prinsip kesetiaan pada bangsa dan negara. Kesetiaan presiden diukur dari dua standard; idealisme dalam menjaga kedaulatan dan pragmatisme dalam menjaga wilayah teritori untuk rakyat.

Dalam kasus kapal asing Tiongkok menginjakkan kaki di lautan Natuna, presiden sudah teruji dan terbukti nyata memegang prinsip kedaulatan substantif. Namun, pemerintah dan seluruh elemen rakyat tidak boleh beristirahat dalam mengawal kedaulatan negara. Presiden Jokowi sedang merencanakan pembentukan lembaga pengelola Dana Kesejahteraan Abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF).

Selama ini, SWF masih bergerak di sektor pendidikan, riset dan kebudayaan. Sedangkan rencana presiden ke depan adalah meningkatkan daya jangkau SWF menjadi lembaga pengelola dana investasi dan pembangunan. Target awal menurut Jokowi, dana yang akan masuk senilai Rp. 280 triliun atau US$ 20 miliar. Memang benar, Presiden Jokowi enggan menyebutkan lembaga-lembaga yang akan menaruh dana investasi. Hal itu tidak elok dalam prinsip investasi.

Karena itulah, cara seluruh elemen rakyat dan pemerintah mengawal dana investasi di SWF ini dapat mencontoh cara mengawal kedaulatan NKRI di Natuna. Kapal-kapal pencuri ikan di perairan Natuna adalah gambaran segala jenis pelanggaran kedaulatan secara fisik tidak dapat dibenarkan. Tetapi, secara non-fisik pelanggaran kedaulatan bisa saja terjadi dan bisa saja dibenarkan dengan seribu alasan.

Mengambil ikan di kekayaan laut Indonesia dan dibawa pulang ke negeri mereka sendiri adalah tindakan kejahatan. Tetapi, jauh lebih jahat lagi adalah investasi dan aliran dana asing yang tanpa visi dan kontrol ketat, sehingga kekayaan negara habis dengan sistem yang dibuat sendiri. Mekanisme semacam ini sering disebut sebagai sistem kapitalisme dan pasar bebas. Karenanya, cara mengawal kedaulatan negara di masa-masa mendatang adalah mengawasi kelompok oligarki mengatur permainan politik, ekonomi, dan aturan undang-undang, termasuk urusan investasi.

Penulis sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa potensi aliran dana yang akan masuk bisa ditingkatkan asalkan Indonesia mempunyai regulasi perizinan dan kepastian hukum yang lebih baik (Kompas, 16/1/2020). Demi tujuan derasnya aliran dana masuk itulah, pemerintah tengah mempercepat revisi sejumlah undang-undang secara sekaligus omnibus law terhadap 74 aturan yang mencakup 1.244 perubahan pasal.

Pada titik inilah, seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam mengawal negara. Revisi aturan dalam pasal dan undang-undang harus dilandasi oleh semangat menjaga kedaulatan secara substansial. Kekayaan alam Indonesia, kemandirian ekonomi dan politik negara, harus menjadi ruh atau spirit yang dipegang teguh selama proses revisi aturan perundang-undangan tersebut. Kedaulatan substantif tidak boleh sekali terjadi di Natuna tetapi mesti di setiap kali ada pembuatan dan perbaikan undang-undang.

Pembuatan dan perbaikan (revisi) undang-undang bagaikan pintu gerbang yang bisa buka-tutup. Bahkan, neokolonialisme di era demokrasi dan globalisasi semacam ini sangat mungkin masuk melalui pintu pembuatan dan perbaikan undang-undang. Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah ada beberapa negara yang tertarik pada proyek pengelolaan dana abadi Indonesia (SWF).Luhut B Panjaitan menyebut bahwa di antaranya ada Amerika, Jepang, hingga Uni Emirat Arab.

Sebagaimana Presiden Jokowi terkait kedaulatan di Natuna, Luhut Binsar Panjaitan juga patut diacungi jempol. Baginya, kedaulatan di Natuna dan wilayah teritori negara tidak bisa ditawar. Tetapi, publik sudah tahu bahwa neokolonialisme dan neoimperialisme tidak akan pernah terjadi lewat invasi militer. Sebaliknya, melalui kontrol kebijakan politik, yang salah satunya lewat sistem demokrasi dan pembenaran oleh peraturan perundangan.

Itulah alasan mengapa salah satu prinsip negara ideal adalah good governance (pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan oligarki).

Di bangku kuliah, kita telah diajari bahwa salah satu dampak dari tata kelola negara yang amburadul adalah lahirnya terorisme dan radikalisme. Bisa jadi, teroris-radikalis yang selama ini membenci pemerintah disebabkan karena melihat pemerintah kehilangan spirit nasionalismenya dan lebih berpihak pada kepentingan kapitalisme-oligarkis. Harapannya, pekerjaan prestisius pemerintahan presiden Jokowi, nasionalisme di Natuna, harus tetap dipertahankan dan spirit tersebut terus manifes dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, termasuk pembentukan SWF beserta segala turunannya.[]

*Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.


Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved