Tribunners / Citizen Journalism

NU-PKB Satu Kesatuan: Menafsir Status PKB dalam Perspektif Khitthah NU

Khitthah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dasar berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdliyyin dalam bidang keagamaan, sosial, dan politik.

NU-PKB Satu Kesatuan: Menafsir Status PKB dalam Perspektif Khitthah NU
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

NU-PKB Satu Kesatuan: Menafsir Status PKB dalam Perspektif Khitthah NU

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU). Pada Pemilu 1999, PKB yang baru lahir tanggal 23 Juli 1998 sudah mendapat dukungan NU. Keberhasilannya dibuktikan dengan perolehan suara PKB di belakang PDI-P dan Golkar, mengalahkan satu strip di atas PPP. Pertanyaannya, apa kontribusi Khitthah NU 1984 terhadap fenomena politik PBK ini?

Khitthah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dasar berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdliyyin dalam bidang keagamaan, sosial, dan politik. Ruh agama menghidupan tindakan sosial dan politik NU. Sementara prinsip berpikir, bersikap, dan berpolitik NU sebagai puncak akhir amanah Khittah.

Dengan dasar Khitthah 1984 ini, Pemilu 1999 di mana PKB mendapat dukungan NU merupakan bukti sejarah yang masih relevan hingga hari ini. Pernyataan para politisi belakangan ini bahwa seluruh kader PKB harus berkhidmah pada NU tidak menyalahi sejarah dukungan NU pada PKB. Dalam ungkapan sederhananya, inilah amanah masa lalu yang relevan hari ini.

Pada satu kesempatan, Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa jangan lupakan PKB lahir dari NU. Semua kader baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus berkhidmah pada NU. Pertanyaan ini disampaikannya pada saat memberikan materi pembekalan dan pelatihan bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Salatiga, Jawa Tengah.

Pernyataan Abdul Halim Iskandar ini patut diapresiasi. Pertama, ia tidak lupa pada sejarah. Kedua, ini yang terpenting, pengabdian dan khidmah PKB terhadap NU, atau sebaliknya dukungan NU pada PKB merupakan amanah yang diberikan Khitthah NU 1984. Jika tidak demikian, lantas bagaimana solusi taktis-praktis untuk menjalankan Khitthah NU tersebut?

Pada saat membicarakan tentang perilaku keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, Khitthah menyebutkan di antaranya: 1) menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara, 2) selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia, 3) menjunjung kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat, dan 4) menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tema loyalitas pada bangsa dan negara, percepatan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan menjaga persatuan-kesatuan bangsa dan negara, semakin tidak efektif apabila meninggalkan jalur partai politik. Dalam kaedah ushul fiqih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kewajiban yang tidak sempurna kecuali satu pelantara maka pelantara tersebut menjadi wajib pula.

NU tidak punya sejarah dukungan secara kolektif selain kepada PKB. Memang benar bahwa tahun 1973-1984, NU sempat berafiliasi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Saifuddin Zuhri, Pemilu tahun 1999 sudah menandai formalisme sikap politis NU. Yakni, menjatuhkan sikap politik yang berfusi kepada PKB.

Secara moral, sejak Pemilu 1999, NU sudah tidak bertanggungjawab untuk kembali pada sejarah mendukung PPP, sebagaimana juga tidak bertanggungjawab secara moral untuk kembali mendukung mantan-mantan aktivis Partai Masyumi. Sebab, NU sempat bergabung mesra dengan Masyumi tahun 1954-1952. Hari ini NU tahu siapa saja simpatisan Masyumi dan kemana saja diaspora mereka.

Dengan kata lain, kolaborasi NU-PKB merupakan perkembangan mutakhir yang tercatat sejarah. Dan tahun 2020 ini, ketika sebentar lagi kita menghadapi Pilkada serentak dan sekaligus Muktamar Lampung, kolaborasi tersebut merupakan keniscayaan. Di satu sisi merupakan amanah sejarah, dan di sisi lain PKB adalah pilihan politik paling realistik.

Disebut pilihan paling realistik karena kasus Pilpres 2019 kemarin adalah saksi mata yang masih hidup bagaimana NU terpuruk dari segala sisi, baik secara politik dan ekonomi. Karena NU dan PKB berjuang bersama, maka Jokowi hanya memberikan jatah kursi kepada PKB dan tidak pada NU. Di mata Jokowi, jatah PKB semestinya mencukupi untuk jatah NU. Padahal, NU-PKB pada waktu itu “belum” menyatakan komitmen sebagai dua tubuh satu jiwa.

Pada Pilpres 2019 kemarin, NU dan PKB masih berupa kolaborasi dua tubuh dengan dua jiwa, yang kebetulan bekerjasama untuk tujuan masing-masing. Dari peristiwa Pilpres 2019 inilah, ke depan, Khitthah NU 1984 harus ditafsir ulang sebagai upaya penyatuan dua tubuh menjadi satu jiwa. Sebab, amanah-amanah kebangsaan dan kenegaraan dalam Khitthah tersebut hanya dapat diterjemahkan melalui partai politik, dan ia harus PKB.[]

*Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.

Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved