Tribunners / Citizen Journalism

Putusan 'Bocor', Ajukan Lagi Judicial Review UU Corona

Perppu yang sedang diuji tersebut telah disahkan menjadi undang-undang (UU) sehingga gugatan tersebut kehilangan objek perkaranya.

HO/Tribunnews.com
Dr Anwar Budiman SH MH, Praktisi Hukum/Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. 

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono telah "membocorkan" "rancangan" putusan yang akan dijatuhkan MK terkait permohonan "judicial review" atau uji materi Perppu No 1 Tahun 2020. MK, katanya kepada media, Selasa (12/5/2020), akan memutuskan permohonan itu tidak dapat diterima.

Pasalnya, Perppu yang sedang diuji tersebut telah disahkan menjadi undang-undang (UU) sehingga gugatan tersebut kehilangan objek perkaranya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020, telah digugat ke MK melalui permohonan "judicial review" setidaknya oleh tiga pihak.

Pertama, Amien Rais, Din Syamsuddin dan Sri Edi Swasono beserta 21 nama lainnya dengan nomor perkara 23/PUU-XVIII/2020.

Kedua, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Imdonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020.

Ketiga, Damai Hari Lubis, dengan nomor perkara 25/PUU-XVIII/2020.

Sidang perdana atas perkara dengan tiga nomor sekaligus tersebut telah digelar MK pada Selasa (28/4/2020).

Namun sebelum sidang berikutnya digelar, termasuk sidang pengambilan keputusan,
Juru Bicara MK Fajar Laksono telah "membocorkan" "rancangan" putusan yang seharusnya dibacakan dalam sidang MK berikutnya tersebut, yakni pernohonan tidak dapat diterima.

Para penggugat sepakat meminta antara lain Pasal 27 Perppu No 1/2020, yang lebih populer disebut Perppu Corona, dihapus.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved