Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Proyek Food Estate oleh Kemenhan Atau Sebaiknya Dikelola Korporasi BUMN

Presiden Joko Widodo dan Menteri Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri merancang pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LIX Seskoad TA 2020, bertempat di Gd. Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Rabu (12/08/2020). Menhan RI tiba di Seskoad pada pukul 08.50 dengan menggunakan Helikopter VIP TNI AU dan disambut oleh Wakasad Letjen TNI Moch. Fachrudin, Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., Panglima Kodam III/Slw Mayjen TNI Nugroho Budi dan para pejabat utama Seskoad di depan gedung Gatot Subroto Seskoad. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

OLEH : Dr R AGUS TRIHATMOKO, Dosen FE dan Pascasarjana, Universitas Surakarta

SEORANG kepala negara dalam situasi krisis sosial dan ekonomi atau pun krisis multidimensional memiliki kewenangan penuh secara konstitusional menetapkan kebijakan, demi penyelamatan bangsa dan negara.

Pandangan saya (Investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Ancaman krisis pangan dunia telah di depan mata, oleh ketidakpastian situasi pandemi Covid 19.

Merekomendasikan, ekonomi agro Indonesia harus segera dibangun untuk ketahanan pangan nasional. Setengah bulan berikutnya (09 Juli 2020) upaya serius dari pemerintah ditunjukkan langsung di lapangan.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri merancang pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.

Namun demikian, belakangan tujuan baik tersebut mengundang perdebatan para elite pemerintahan. Silang pendapat kewenangan atau leading sector antara Kementan dengan Kemenhan, kedua-duanya memiliki argumentasi konstitusionalnya.

Namun demikian diskusi boleh dibuka dengan pendekatan teori tata-kelola (governance) institusional pemerintah terkait dengan BUMN bidang pangan.

Jadi, Kementerian BUMN patut dan dan logis diajukan sebagai leading sektor proyek food estate Kalimantan. Alasannya sudah ada beberapa BUMN pengelola food estate.

Perbedaan pandangan tentang kewenangan antar kementerian tidak sulit diatasi. Itu biasanya akan selesai teredam dengan pendekatan politik pemerintahan.

Meskipun demikian, di sana harus melihat kacamata fundamental yaitu pendekatan good governance adalah penting menjadi landasan berfikir pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved