Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Manuver Vanuatu Soal Papua dan Sosialisme Melanesia

Negara yang mengkritik Indonesia ini justru belum meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

istimewa
Arya Sandhiyudha, Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI). 

Oleh: Arya Sandhiyudha, Ph.D
Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI)

TRIBUNNERS - Dalam beberapa hari terakhir ini, Vanuatu dua kali mengangkat isu Papua di PBB, yaitu dalam pertemuan regular Dewan HAM PBB ke-45 tanggal 25 September 2020 yang disampaikan oleh Antonella Picone, diplomatnya di Jenewa.

Kemudian dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB tanggal 27 September 2020 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Bob Loughman.

Inti dari pernyataan yang diangkat oleh Vanuatu adalah adanya diskriminasi rasial dan pelanggaran HAM di Papua.

Baca: Amnesty Sayangkan Respons Indonesia Saat Jawab Tudingan Vanuatu soal Papua di Sidang PBB

Khusus untuk menanggapi tuduhan Bob Loughman, Indonesia menggunakan Hak Jawab (Right of Reply) yang disampaikan oleh seorang diplomat muda, Silvany Austin Pasaribu.

Penunjukkan diplomat muda untuk menjawab pernyataan dari seorang perdana menteri tampaknya merupakan kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, karena hal ini terus dilakukan sejak tahun 2016, kecuali pada tahun 2018 dimana hak jawab disampaikan oleh Dubes Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

Narasi yang disampaikan oleh Silvany sangat tajam, dan diksi yang digunakan juga sangat keras, antara lain memalukan (shameful) dan bebal (ignorant).

Diksi ini sangat keras dan bahkan sarkastis, tetapi tampaknya memang terminologi ini yang tepat digunakan kepada Vanuatu yang selama ini selalu memusuhi Indonesia dan tidak pernah berupaya mencari tahu kondisi yang sebenarnya.

Istilah shameful digunakan karena Vanuatu tidak mengindahkan Piagam PBB yang secara tegas.

Baca: Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Viral Setelah Pukul Telak Perwakilan Vanuatu

Negara yang mengkritik Indonesia ini justru belum meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) tahun 1965, sedangkan Indonesia sudah meratifikasinya.

Halaman
1234
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved