Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Beberapa Persoalan Terkait SKB Seragam Sekolah

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri memuat frasa "memberikan kebebasan kepada peserta didik".

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Penjual seragam sekolah menunggu pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (30/6/2020). Mereka mengaku, di tengah pandemi Covid-19 ini penjualan seragam sekolah lesu karena sepi pembeli, terlebih kegiatan belajar-mengajar belum efektif di setiap sekolah. Hampir semua sekolah masih menerapkan kegiatan belajar melalui daring. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

OLEH : REZA INDRAGIRI AMRIEL, Kabid Pemenuhan Hak Anak LPAI

Reza Indragiri Amriel
Reza Indragiri Amriel (ISTIMEWA)

PASAL 29 ayat 2 menggunakan kata "kemerdekaan", bukan "kewajiban". Diksi tersebut memberikan ruang kepada siapa pun untuk memeluk agama apa pun.

Tapi secara semena-mena, kata "kemerdekaan" bisa ditafsirkan sebagai jaminan anak atau peserta didik juga bisa berperilaku sekehendak mereka sendiri.

Termasuk, anak atau peserta didik, berkat kata "kemerdekaan", seakan bisa mengabaikan kewajiban mereka untuk berbusana tidak sesuai dengan ketentuan agama mereka.

Spesifik, siswi muslimah merdeka untuk berjilbab maupun tak berjilbab. Guna menutup celah bagi interpretasi menyimpang itu, perlu dilakukan perumusan ulang atas pasal 29 ayat 2 UUD.

Baca juga: Menteri Agama Singgung Kasus Aturan Sekolah Wajibkan Jilbab di Padang Hanya Puncak Gunung Es

Baca juga: Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim

Baca juga: Mahfud: Tidak Boleh Ada Kewajiban Anak Non Muslim Pakai Jilbab di Sekolah

Alternatif lain, kata "kemerdekaan" perlu diberikan penjelasan tentang seberapa jauh kemerdekaan itu diterapkan dan tidak diterapkan pada subjek anak-anak.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri memuat frasa "memberikan kebebasan kepada peserta didik".

Meski terkesan indah, namun frasa tersebut bertentangan dinamika psikologis anak itu sendiri. Anak diasumsikan sebagai individu yang belum cukup cakap (kompeten) untuk membuat keputusannya sendiri.

UU Perlindungan Anak memang menjamin anak berhak mengeluarkan pendapatnya. Tapi pada saat yang sama tidak ada pasal dalam UU tersebut yang mewajibkan diamininya atau dipenuhinya pendapat anak tersebut.

Konstruksi pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak tersebut menunjukkan setelah diperhatikan dengan seksama, pendapat anak bisa saja diabaikan sepanjang pengabaian itu justru akan mendukung terealisasinya kepentingan terbaik anak.

Dengan kata lain, unsur kehendak anak bisa dikesampingkan sepanjang--sekali lagi--pengesampingan itu justru lebih kondusif bagi terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

Dari situ bisa dibayangkan sebuah ilustrasi. Ketika anak menyatakan ia menolak mengenakan busana yang diwajibkan sesuai kaidah agamanya, jika pernyataan anak tersebut dipenuhi, maka itu justru akan menjauhkan anak atau peserta didik dari tercapainya tujuan pendidikan (menjadikan peserta didik sebagai manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia).

Sebaliknya, pengabaian terhadap pendapat peserta didik tersebut justru akan lebih memungkinkan terealisasinya tujuan pendidikan dimaksud.

Dengan kata lain, tetap mewajibkan peserta didik berbusana sesuai kewajiban agamanya, betapa pun bertentangan kehendak anak, justru lebih mendukung terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

Dinamika psikologis anak dan konstruksi pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak, dengan demikian, memberikan justifikasi kepada semua pihak, termasuk Pemda dan pihak sekolah, untuk mewajibkan bagi peserta didik berbusana sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh agamanya masing-masing.(*)

Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved