Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Dampak Peraturan Perundangan yang Baru Terhadap Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja harus mencerminkan keadilan atau keseimbangan untuk para pihak, tidak boleh berat sebelah.  

zoom-inlihat foto Dampak Peraturan Perundangan yang Baru Terhadap Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
Istimewa
Dr Anwar Budiman SH MM MH Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.  

Beberapa asas hukum yang akan dibahas antara lain asas legalitas dan beberapa asas lain seperti lex specialis derogat legi generalis dan lex posterior derogat legi priori.

Asas legalitas dapat diartikan hukum berlaku jika telah diatur dalam ketentuan yang telah mengaturnya, baik berupa larangan maupun keharusan untuk melakukan sesuatu, yang dengan demikian dapat diberikan sanksi atau ancaman bagi yang melanggarnya. 

Dengan demikian setiap warga negara wajib tunduk terhadap hukum yang telah dibuat oleh suatu lembaga negara yang telah menjadi undang-undang (UU). 

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Rencana Amendemen Konstitusi oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma

Di dalam asas legalitas ini kita juga sering mendengar asas lex specialis derogat legi generalis dan lex posterior derogat legi priori yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Lex specialis derogat legi generalis adalah suatu hukum/UU khusus yang dapat mengesampingkan hukum/UU yang bersifat umum, seperti contohnya hukum ketenagakerjaan terdapat pada KUHPerdata Pasal 1601-1617. 

Namun demikian negara sudah mengeluarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dengan demikian UU 13/2003 merupakan lex specialis dari KUHPerdata, sehingga hukum ketenagakerjaan yang digunakan saat ini adalah UU 13/2003, bukan lagi KUHPedatar.

Begitu pula saat perusahaan mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka PKB tersebut menjadi lex specialis dari UU 13/2003 sepanjang isi dari PKB tersebut tidak bertentangan dengan UU 13/2003.

- Selanjutnya lex posterior derogat legi priori mempunyai pengertian bahwa hukum/UU yang datang kemudian akan mengesampingkan hukum/UU terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama. 

Hal ini menegaskan apabila negara mengerluarkan UU baru, baik dalam bentuk perubahan pasal demi pasal maupun mengganti UU yang ada, dengan sendirinya sejak UU yang baru berlaku, aturan-aturan yang mengatur sama yang ada pada UU sebelumnya berubah dan menggunakan aturan yang terdapat pada UU yang baru.

Halaman
1234

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved