Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Jokowi dan Santri; Alam Pikir Politik Nasionalis

Selama pemerintahan Jokowi terjadi penetapan Hari Santri Nasional, Undang-undang ke-Pesantrenan dan Dana Abadi Pesantren.

Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. 

Jokowi dan Santri; Alam Pikir Politik Nasionalis

Oleh: KH. Imam Jazuli,Lc. MA*

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo sudah dua periode memimpin. Pertama bersama Jusuf Kalla, dan kedua didampingi KH. Ma’ruf Amin. Dua periode ini dapat dibilang era gemilang politik santri. Walaupun perubahan angin politik masih terbuka, mengingat akhir masa jabatan masih cukup panjang.

Jokowi berpasangan dengan siapapun tetap konsisten mewadahi aspirasi santri. Tiga prestasinya yang boleh dicatat dengan tintas emas: Penetapan Hari Santri Nasional (2015), Undang-undang Pesantren (2019) dan ‘Dana Abadi Pesantren’ (2021). Ketiganya dapat diartikan sebagai simpul utama kepentingan santri.

Tiga prestasi Jokowi di atas mengafirmasi peranyaannya di tahun 2018 silam. Kala itu sosok presiden yang merakyat ini menepis tudingan yang menyebut dirinya antipati terhadap keberadaan ulama. Di Bangkalan, Madura, Jokowi mengatakan: “kalau saya anti ulama, tidak mungkin ada hari santri. Saya simpan saja draf Keprres-nya, tidak saya tanda tangani,” (CNN, 19/12/2018).

Sepanjang perjalanan menuju akhir jabatannya di 2024, sang presiden masih mungkin untuk mengembangkan pernyataannya, kira-kira begini: “kalau saya anti ulama, tidak mungkin ada UU Pesantren dan Peraturan Presiden No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.” Ini akan jadi tameng ampuh untuk melindungi dirinya.

Selama ini, isu politik yang kerap dihembuskan adalah mengkaitkan kerja sama bilateral apapun pemerintahan Jokowi dengan China sebagai menguatnya paham komunisme Indonesia. Lebih-lebih para petinggi Partai Komunis China memang sering bertemu dengan Jokowi dan Megawati (Tempo, 20/9/2019).

Hubungan akrab Indonesia era Jokowi dengan negeri komunis tersebut menjadi ladang basah bagi bersemainya hoax-hoax yang tak bertanggung jawab. Misalnya, Jokowi dituduh berkhianat dengan menerima uang suap dari komunis China dan menyimpan uang haram itu di 20 rekening bank luar negeri (Merdeka, 14/6/2021).

Isu-isu hoax dan politik untuk menjatuhkan citra kepemimpinan Jokowi tidak lepas dari China dan Komunisme. Anehnya, logika para oposan Jokowi ini tidak konsisten dengan menyebutnya sebagai komunis. Sebab pada saat yang sama, praktik pemerintahan Jokowi dinilai berasa liberalis dan kapitalis (Tagar, 16/8/2019). Padahal, siapapun tahu, liberalis-kapitas dan komunis-sosialis bagaikan air dan minyak.

Kontribusi dua periode pemerintahan Jokowi terhadap santri dan pesantren menepis semua logika oposan selama ini, baik yang menuduhnya sebagai komunis maupun liberalis-kapitalis. Hal itu bisa dijelaskan dengan argumentasi dasar yang sederhana. Yaitu, alam pikir politik nasionalis memiliki akar historis yang menggandeng semua aliran.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved