Tribunners / Citizen Journalism

Polemik AKBP Raden Brotoseno

Pengaktifan AKBP Brotoseno Beri Kesan Adanya Insubordinasi Pimpinan Polri Terhadap Komitmen Presiden

Ini melawan arus perubahan, memantik kontroversi dan "melukai"  Rasa Keadilan Publik.

Tribunnews.com
Ilustrasi Polisi. 

Penulis: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI & Advokat Peradi

TRIBUNNERS - Kapolri seperti tidak habis-habisnya didera persoalan manajemen Sumber Daya Manusia, di era kepemimpinan Jenderal Pol Listiyo Sigit Prabowo, terutama pola rekrutmen dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kepolisian Negara RI.

Ketika pimpinan Polri mengangkat mantan Pegawai KPK Novel Baswedan dk sebagai ASN pada Polri, kemudian pengaktifan AKBP Murjoko Budoyono, mantan Napi korupsi suap 4,8 tahun penjara di Jawa Barat 2019 menjadi Plt. Kabid Propam Polda Papua Barat, dan pengaktifan kembali AKBP Brotoseno pada Bareskrim Polri pada 2020, memantik kontroversi.

Kebijakan pengaktifan kembali AKBP Murjoko Budoyono dan AKBP Brotoseno dalam korps Bareskrim Polri, ini namanya Insubordinasi Pimpinan Polri terhadap kebijakan Presiden Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi. Ini melawan arus perubahan, memantik kontroversi dan "melukai"  Rasa Keadilan Publik.

Baca juga: Soal Beda Sanksi Brotoseno dan Pinangki, Pengamat Apresiasi Sikap Kejagung

Apalagi AKBP Brotoseno, sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan itu berarti terdapat pelanggaran terhadap sumpah jabatan.

Dengan vonis penjara selama 5 tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap atas suatu kejahatan korupsi yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan maksimum 20 tahun, itu berarti ybs sudah cacat Hukum, cacat etika dan cacat integritas moral dan kejujuran.

Oleh karena itu seharusnya tidak ada  lagi tempat bagi AKBP Murjoko Budoyono dan AKBP Brotoseno untuk menduduki jabatan apapun atau menjadi anggota Kepolisian di institusi Polri, karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya tergolong tindak pidana berat dan berdaya rusak tinggi, sehingga sulit dicarikan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Degradasi Putusan Hakim

Ancaman pidana korupsi terhadap AKBP Brotoseno yaitu melanggar pasal 12 huruf a, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun" harus dilihat dari sisi "Tindak Pidana Korupsi" itu dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan berdampak pada hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Selain daripada itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga harus melihat juga pada sisi pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Brotoseno ketika menjadi Penyidik di KPK yaitu melakukan hubungan terlarang sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) UU KPK yaitu AKBP Brotoseno selaku Penyidik KPK mengadakan hubungan langsung (pacaran) dengan Anggelina Sondakh sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sehingga dipecat dari KPK.

Halaman
12

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved