Tribunners / Citizen Journalism

Pilpres 2024

Pernyataan SBY soal Turun Gunung Kalau Hanya Ada 2 Pasangan Capres tak Memiliki Landasan Hukum

Pernyataan SBY dirinya turun gunung karena mendengar kabar Pilpres telah diatur hanya 2 paslon, sebagai pernyataan yang tak memiliki landasan hukum.

Editor: Dewi Agustina
Grafis Tribunnews/Gilang Putranto
Ilustrasi Pilpres 2024 - Pernyataan SBY bahwa dirinya turun gunung karena mendengar kabar konon Pilpres nanti telah diatur hanya 2 (dua) Pasangan Calon, sebagai pernyataan yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak logis dari seorang mantan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.  

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI & Advokat Perekat Nusantara

Pernyataan SBY bahwa dirinya turun gunung karena mendengar kabar konon Pilpres nanti telah diatur hanya 2 (dua) Pasangan Calon, sebagai pernyataan yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak logis dari seorang mantan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat

Alasannya, karena soal Capres mau dua atau tiga Paslon itu bukan sesuatu yang dilarang atau menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Bahkan itu sangat tergantung pada konsensus para pimpinan Parpol yang karena terdapat kesamaan visi, misi, ideologi dan kepentingan serta komunikasi politik yang baik di antara pimpinan Parpol, maka koalisi Parpol akan terbentuk, meski berisiko ada Parpol dan Capres yang terlempar ke luar gelanggang koalisi.

Jika pimpinan Parpolnya baper, arogan, elitis bahkan feodal karena merasa diri sebagai lebih hebat dari yang lain, maka meskipun UU sudah mengatur bagaimana seharusnya berkoalisi, namun sebuah Partai Politik bahkan Capresnya yang dijagokan berpotensi terlempar dari Koalisi Partai Politik pengusung alias tidak mendapat kawan koalisi.

Partai Demokrat seharusnya segera mengoreksi dan berbenah diri, agar tidak terulang kembali peristiwa dimana ada Pilpres 2019, sebagian Kader dan Struktur PD, tidak mendukung Capres yang diusung PD.

Malahan mereka secara terbuka mendukung Capres Jokowi dan itu sah-sah saja sesuai dengan semangat UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Jadi dalam soal koalisi bukan salah bunda mengandung. 

Kalau saja ada Partai Politik yang oleh karena ideologi, sikap politik dan alat kelaminnya tidak jelas, apalagi rawan konflik internal demi memperkuat dinasti politik, sehingga tidak layak untuk teman berkoalisi, maka itu adalah konsekuensi dari UU Pemilu dan risiko dalam berpolitik.

Karena UU Pemilu sudah mengatur rumus-rumus dan cara bagaimana berkoalisi.

Halaman
12

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved